Jusuf Kalla: Biar Saja Cabai Mahal, Petani Setahun Sekali Bisa Beli Baju Baru
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
Washington D.C. – Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump akan mengumumkan kebijakan tarif baru yang mulai berlaku pada Rabu (2/4/2025), yang dapat memicu lonjakan harga barang dan berpotensi mengguncang perekonomian global.
Pengumuman ini, yang disebut-sebut sebagai "Hari Pembebasan" oleh Trump, akan disampaikan pada pukul 16.00 waktu setempat di Rose Garden Gedung Putih, dan dapat memengaruhi sektor-sektor utama di seluruh dunia.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa tarif balasan terhadap negara-negara yang mengenakan bea masuk terhadap produk AS akan segera diberlakukan.
Selain itu, tarif 25% untuk impor mobil juga akan mulai diterapkan pada 3 April 2025.
"Ini adalah bagian dari kebijakan kami untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat," jelas Leavitt.
Spekulasi Tarif Bisa Mencapai 20% untuk Semua Produk Impor
Meski rincian tarif baru masih belum diumumkan, laporan dari Washington Post mengungkapkan bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif hingga 20% untuk hampir semua produk impor, tanpa memperhatikan negara asal.
Kebijakan ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan lebih dari $6 triliun yang nantinya akan dikembalikan kepada warga AS dalam bentuk insentif.
Namun, laporan dari Wall Street Journal menunjukkan bahwa tarif baru mungkin hanya dikenakan pada beberapa negara tertentu.
Meskipun demikian, banyak ekonom dan investor khawatir bahwa kebijakan tarif ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan biaya hidup di seluruh dunia.
Kekhawatiran Inflasi dan Dampak pada Konsumen
Dengan tarif baru yang semakin dekat, banyak pihak mulai merasakan dampak kekhawatiran ekonomi.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Menter
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsour
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, resmi menghentikan operasionalnya akib
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus meningka
EKONOMI
MEDAN Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpin
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan Wira Prayatna meninjau lahan jagung dan gudang sarana prasarana pertanian di Des
PERTANIAN AGRIBISNIS
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2026,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyatakan seluruh data investor di daera
EKONOMI