Pemerintah Kejar Sawit Indonesia Bebas Tarif AS, Airlangga Ungkap Progres Negosiasi
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
MEDAN - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kini sedang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.
Pemeriksaan ini sesuai ketentuan pasal 56 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa LKPD disampaikan kepada BPK-RI, dalam hal ini Perwakilan Provinsi Sumut.
Andri, Humas BPK Perwakilan Sumut kepada awak media melalui pesan WhatsApp mengaakan, pemeriksaan LKPD diperkirakan akan selesai pada minggu kedua hingga minggu ketiga Mei 2025.
Ia juga menekankan, setiap auditor BPK telah diingatkan untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam tugas. "Jika ada auditor yang tidak profesional atau menyalahgunakan tugasnya, maka akan ditindak tegas," ujarnya.
Ratama Saragih, seorang pengamat kebijakan publik dan anggaran mengatakan, peran BPK sangat vital dalam mengawasi penggunaan uang rakyat. Menurutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan produk hukum yang harus diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik bagi auditor maupun bagi terperiksa (auditee). Oleh karena itu, LHP BPK harus disusun dengan transparansi dan integritas yang tinggi, dengan laporan yang jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda.
Saragih juga mengingatkan bahwa ada beberapa kasus sebelumnya di mana auditor dan pejabat daerah terlibat dalam kasus suap untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan, bahkan beberapa di antaranya terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini, menurutnya, menunjukkan pentingnya agar BPK tetap bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.
"BPK harus memastikan hasil pemeriksaan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Jangan sampai ada laporan yang kabur atau multitafsir. Harus ada kepastian apakah suatu kegiatan merugikan atau menguntungkan," tambah Saragih.
Kehadiran BPK dengan integritas tinggi diharapkan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan laporan yang obyektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.*
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Timnas Indonesia resmi mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Pia
OLAHRAGA
JAKARTA Penjabat (Pj) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memastikan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, meminta pelaku pasar dan investor tidak panik menyusul pe
EKONOMI