JAKARTA -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor komoditas pangan akan menguntungkan masyarakat tanpa merugikan industri dalam negeri.
Kebijakan ini diyakini mampu menekan harga pangan sehingga lebih terjangkau bagi rakyat.
Baca Juga:
"Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya juga bisa lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti membuka kran impor seluas-luasnya tanpa kontrol.
Baca Juga:
Kuota yang dihapus hanya berlaku untuk sektor tertentu yang dinilai membutuhkan dukungan bahan baku dari luar negeri, seperti daging.
Sebagai contoh, industri pengolahan daging bisa langsung mengajukan izin impor ke Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan tanpa harus melalui sistem kuota yang selama ini dikuasai oleh pihak tertentu.
"Tidak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil," tambah Sudaryono.
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat (8/8), dengan
Nasional
SUMATERA UTARA Prakiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara hari ini, Kamis (8/8), menunjukkan dominasi hujan ringan di sebagian besar kabu
Nasional
PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil membongkar praktik penyelewengan distribusi bahan bakar
Hukum dan Kriminal
KLATEN Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mem
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah berupaya mencari solusi terbaik
Nasional
ACEH Kepolisian Resor Aceh Utara berhasil menangkap enam pria yang diduga menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam melalui k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rekening milik Ustaz Das&039ad Latif yang digunakan untuk keperluan pembangunan masjid mengalami pemblokiran oleh Pusat Pelapo
Peristiwa
MEDAN Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Soetarto, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memperluas layanan bus listrik ya
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
Ekonomi
