Siap-siap Pelaku Pidana Tak Cuma Masuk Bui, Kejaksaan Matangkan Sistem Kerja Sosial KUHP Baru
JAKARTA Pidana kerja sosial (PKS) mulai disiapkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Penerapannya tidak ha
NASIONAL
JAKARTA -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor komoditas pangan akan menguntungkan masyarakat tanpa merugikan industri dalam negeri.
Kebijakan ini diyakini mampu menekan harga pangan sehingga lebih terjangkau bagi rakyat.
"Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya juga bisa lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti membuka kran impor seluas-luasnya tanpa kontrol.
Kuota yang dihapus hanya berlaku untuk sektor tertentu yang dinilai membutuhkan dukungan bahan baku dari luar negeri, seperti daging.
Sebagai contoh, industri pengolahan daging bisa langsung mengajukan izin impor ke Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan tanpa harus melalui sistem kuota yang selama ini dikuasai oleh pihak tertentu.
"Tidak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil," tambah Sudaryono.
Pemerintah, lanjutnya, akan tetap memastikan perlindungan terhadap industri dalam negeri agar tidak mati akibat kebijakan ini.
Pernyataan Sudaryono sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyampaikan bahwa penghapusan kuota impor adalah bagian dari strategi deregulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan impor.
"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Presiden menilai rakyat sudah cukup cerdas untuk menilai kebutuhan pasar dan tidak perlu lagi adanya mekanisme diskriminatif yang membuka celah penyalahgunaan kuota impor oleh segelintir pihak.*
(tb)
JAKARTA Pidana kerja sosial (PKS) mulai disiapkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Penerapannya tidak ha
NASIONAL
BUNYU PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field berhasil meningkatkan produksi Sumur BN38 dari sekitar 8 barel menjadi 733 barel setelah dilakuka
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan anggaran operasional awal Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi En
EKONOMI
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menghadiri pembukaan Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 di Hermes Palace H
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan situasi politik dan k
POLITIK
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot dan menarik tiga mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara yang terseret perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengguna WiFi mungkin pernah menemukan dua pilihan jaringan, yakni 2.4 GHz dan 5 GHz. Keduanya samasama digunakan untuk mengirimka
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik suap masih terjadi di Indonesia dan dinilai telah merusak sejumlah institusi pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyelamatkan sekitar Rp52 triliun dalam dua tahun melalui rangkaian penertiba
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai peluang gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkam
POLITIK