Airlangga Ungkap Permintaan Hyundai Soal Insentif Nikel dari Indonesia

JAKARTA – Raksasa otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Group, melontarkan permintaan khusus kepada pemerintah Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Hyundai menyatakan harapannya mendapatkan insentif atas penggunaan barang tambang lokal seperti nikel, kobalt, dan mangan untuk kebutuhan produksi mereka di Indonesia.

Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan eksklusif di Kantor Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Kita Tunggu Saja Pengumuman dari Istana
• AS Setujui Tarif 0 Persen untuk Tembaga dari Indonesia, Pemerintah Dorong Komoditas Lain Menyusul

"Hyundai minta, kalau menggunakan nikel, kobalt, mangan, ada enggak insentif dari pemerintah? Selama ini mereka memang pakai itu," ujar Airlangga kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Apa yang Diminta Hyundai?

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Sebut Tarif Resiprokal AS Bikin Ekonomi Dunia Gonjang-Ganjing, Indonesia Berhasil Negosiasi Turunkan Tarif dari 32% Jadi 19%
• Menko Perekonomian Sanggah Isu Manipulasi Data Ekonomi

Hyundai berharap ada kebijakan khusus atau insentif sebagai bentuk dukungan atas kontribusinya menggunakan sumber daya alam dalam negeri untuk industri otomotif di Tanah Air. Bahan-bahan tambang tersebut merupakan komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV) — sektor yang sedang tumbuh pesat di Indonesia.

Respons Airlangga: Sudah Dihitung dalam TKDN

Menanggapi permintaan tersebut, Airlangga tidak memberi jawaban "ya" atau "tidak". Namun ia menegaskan bahwa penggunaan komponen dari Indonesia secara otomatis masuk dalam hitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) — yang sudah termasuk bentuk insentif dalam sistem.

"Selama ini silakan pakai, itu bagian dari lokal konten ya," tambah Airlangga.

Sudah Ada Insentif Lewat Program P3DN

Pemerintah memang memiliki skema insentif untuk industri yang menggunakan produk lokal lewat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Salah satu bentuk insentifnya adalah tax allowance atau keringanan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Insentif ini diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2019, yang mendukung investasi di bidang atau daerah tertentu yang strategis secara nasional.

Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Kita Tunggu Saja Pengumuman dari Istana

AS Setujui Tarif 0 Persen untuk Tembaga dari Indonesia, Pemerintah Dorong Komoditas Lain Menyusul

Presiden Prabowo Sebut Tarif Resiprokal AS Bikin Ekonomi Dunia Gonjang-Ganjing, Indonesia Berhasil Negosiasi Turunkan Tarif dari 32% Jadi 19%

Menko Perekonomian Sanggah Isu Manipulasi Data Ekonomi

Airlangga Harap Pemikiran Kwik Kian Gie Dilanjutkan Ekonom

Tingkat Kemiskinan di Kota Lebih Tinggi Dibanding Pedesaan, Airlangga Ungkap Penyebabnya