JAKARTA SELATAN -Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam rangka memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa tujuan dari kolaborasi ini bukan sekadar menyediakan layanan advokasi, tetapi juga meningkatkan literasi hukum di kalangan pelaku UMKM.
Baca Juga:
"Besar harapan saya kerja sama ini bisa menumbuhkan kesadaran hukum lewat pelatihan-pelatihan yang nyata. Banyak pengusaha mikro yang belum memahami hak dan kewajiban hukumnya," ujar Maman.
Ia mencontohkan kasus yang menimpa pemilik Toko Mama Khas Banjar, Firli Norachim, yang dijerat hukum akibat produk tanpa label kedaluwarsa. Menurut Maman, seharusnya pendekatan hukum yang digunakan mengacu pada UU Pangan, bukan langsung pada UU Perlindungan Konsumen yang memuat ancaman pidana hingga 5 tahun dan denda Rp2 miliar.
Baca Juga:
"Kalau semua UMKM diperlakukan seperti itu, saya yakin mereka akan tutup. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memberi edukasi, bukan menyalahkan," tegas Maman.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 57 hingga 60 juta pelaku UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan ditargetkan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum KAI, Siti Jamaliah, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk memberikan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM kapan pun dibutuhkan.
"KAI memiliki struktur organisasi lengkap di 34 provinsi dan ratusan cabang. Kami siap membantu pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Kementerian UMKM berharap pelaku usaha bisa lebih sadar hukum, terlindungi secara legal, dan tidak lagi terjerat kasus hukum karena ketidaktahuan prosedur.*
(km/j006)
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya