Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
MEDAN– Sejumlah pimpinan serikat pekerja dan buruh di Sumatera Utara menyatakan penolakan terhadap seruan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. DR. Victor Tinambunan, MST., yang meminta agar operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Toba dihentikan.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Sumatera Utara, Anggiat Pasaribu, dalam konferensi pers di Kota Medan.
Ia menilai seruan penutupan PT TPL tidak rasional karena mengancam keberlangsungan hidup ratusan pekerja dan keluarganya.
"Apa yang disampaikan oleh Ephorus HKBP tidak rasional. Sebab, pekerja adalah mayoritas masyarakat sekitar dan mereka juga bagian dari anggota serikat kami," ujar Anggiat.
Menurutnya, setidaknya terdapat 250 pekerja aktif di PT TPL, yang bila dihitung bersama anggota keluarga mereka, maka sekitar 1.250 jiwa akan terdampak langsung jika perusahaan ditutup.
"Kami tegaskan, penutupan perusahaan bukan solusi. Sebaliknya, akan menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di wilayah Tapanuli," lanjutnya.
Pernyataan ini didukung oleh tokoh-tokoh buruh lainnya seperti Tohonan Tampubolon (Federasi Hukatan), Fatinolowo Zega (Ketua DPP K.SEJAKTI), Paraduan Pakpahan (Ketua KSBSI), serta perwakilan dari FSPP-SPSI.
Serikat buruh juga mengakui bahwa memang terdapat kekurangan dan persoalan yang harus dibenahi PT TPL, seperti sengketa lahan dan isu lingkungan.
Namun menurut mereka, hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan operasional perusahaan secara total.
"Persoalan lingkungan dan batas lahan harus diselesaikan secara arif. Negara harus hadir untuk merevisi dan menata ulang batas wilayah konsesi PT TPL agar tidak terjadi lagi konflik," jelas Anggiat.
Ia menegaskan bahwa hingga kini PT TPL baru menanami 57.333 hektare dari total 167.912 hektare lahan yang diberikan negara, dan hal ini menjadi pemicu utama konflik di lapangan.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN