Kasus Ijazah Jokowi Bergulir, Polisi Periksa 130 Saksi dan 25 Ahli, Uji Forensik Dilakukan
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa
NASIONAL
MEDAN– Sejumlah pimpinan serikat pekerja dan buruh di Sumatera Utara menyatakan penolakan terhadap seruan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. DR. Victor Tinambunan, MST., yang meminta agar operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Toba dihentikan.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Sumatera Utara, Anggiat Pasaribu, dalam konferensi pers di Kota Medan.
Ia menilai seruan penutupan PT TPL tidak rasional karena mengancam keberlangsungan hidup ratusan pekerja dan keluarganya.
"Apa yang disampaikan oleh Ephorus HKBP tidak rasional. Sebab, pekerja adalah mayoritas masyarakat sekitar dan mereka juga bagian dari anggota serikat kami," ujar Anggiat.
Menurutnya, setidaknya terdapat 250 pekerja aktif di PT TPL, yang bila dihitung bersama anggota keluarga mereka, maka sekitar 1.250 jiwa akan terdampak langsung jika perusahaan ditutup.
"Kami tegaskan, penutupan perusahaan bukan solusi. Sebaliknya, akan menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di wilayah Tapanuli," lanjutnya.
Pernyataan ini didukung oleh tokoh-tokoh buruh lainnya seperti Tohonan Tampubolon (Federasi Hukatan), Fatinolowo Zega (Ketua DPP K.SEJAKTI), Paraduan Pakpahan (Ketua KSBSI), serta perwakilan dari FSPP-SPSI.
Serikat buruh juga mengakui bahwa memang terdapat kekurangan dan persoalan yang harus dibenahi PT TPL, seperti sengketa lahan dan isu lingkungan.
Namun menurut mereka, hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan operasional perusahaan secara total.
"Persoalan lingkungan dan batas lahan harus diselesaikan secara arif. Negara harus hadir untuk merevisi dan menata ulang batas wilayah konsesi PT TPL agar tidak terjadi lagi konflik," jelas Anggiat.
Ia menegaskan bahwa hingga kini PT TPL baru menanami 57.333 hektare dari total 167.912 hektare lahan yang diberikan negara, dan hal ini menjadi pemicu utama konflik di lapangan.
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan pembangunan jembatan baru di Jalan Adi Sucipto, Ga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya dibalas dengan laporan
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti fenomena meningkatnya kritik publik yang justru berujung pada pelaporan k
POLITIK
MEDAN Mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap menilai isu terkait Partai NasDem yang disebut bakal merger dengan pihak lain sebagai nara
POLITIK
JAKARTA Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas
NASIONAL
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia pers Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang,
NASIONAL
JAKARTA Kinerja sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren positif dengan lonjakan ekspor dan penurunan impor dalam beberapa waktu tera
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim resmi melantik 11 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II di
PEMERINTAHAN