KPK Dalami Pungutan Ilegal Sertifikasi K3, Jejak Uang Mengarah ke Pejabat Kemnaker
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Dalam rangka mengawal pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Utara, redaksi BITVOnline.com mengajukan permohonan wawancara resmi kepada Kepala Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan.
Melalui surat resmi yang telah dilayangkan ke pihak BRI, tim redaksi menawarkan jadwal wawancara pada Senin, 16 Juni 2025, pukul 09.00 WIB di Kantor Kanwil BRI Jalan Putri Hijau, Medan.
Wawancara ini diharapkan dapat mengklarifikasi sekaligus menggali informasi mendalam seputar implementasi program KUR, khususnya terkait skema kredit tanpa agunan yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Sebagaimana diketahui, sejak diluncurkan pada November 2007, program KUR menjadi salah satu instrumen vital pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2007, KUR diharapkan mampu menjawab persoalan klasik pelaku usaha kecil terkait akses terhadap permodalan.
Namun, implementasi program ini belakangan menuai banyak keluhan.
Salah satu isu paling krusial adalah masih diberlakukannya syarat agunan dalam pengajuan KUR di bawah Rp100 juta, padahal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama bank-bank Himbara pada 18 Maret 2025, telah ditegaskan bahwa tidak boleh ada persyaratan agunan untuk pinjaman KUR di bawah nominal tersebut.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, bahkan mengecam praktik perbankan yang masih mempersulit pelaku UMKM.
Dalam RDP lanjutan pada 30 April 2025, Saleh mengungkapkan kekecewaannya karena masih menerima banyak aduan dari masyarakat terkait pengajuan KUR yang tetap mensyaratkan agunan.
Ia menilai hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat pemberdayaan UMKM yang diusung pemerintah.
Keluhan serupa juga diterima langsung oleh redaksi BITVOnline.com. Sejumlah pelaku UMKM datang mengadukan perlakuan diskriminatif dari pihak perbankan yang terkesan melempar-lempar tanggung jawab.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat melalui koo
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penanganan pascabencana banjir dengan menata ulang sistem drainase dan me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kepolisian Resor Asahan melalui Polsek Kota Kisaran menangkap tiga warga yang diduga melakukan penyulingan dan penimbunan Bahan B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di internal
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali normal setelah lumpur banjir bandang melumpuhkan fasilitas ters
KESEHATAN
LANGKAT Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah pulih pasca
NASIONAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara kembali merilis data terbaru korban banjir dan longsor yang melanda wila
PERISTIWA
PIDIE JAYA Banjir susulan kembali melanda sejumlah desa di Kabupaten Pidie Jaya menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sej
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menyampaikan keprihatinan atas keputusan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang memi
NASIONAL