JAKARTA -Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperkecil luas rumah subsidi menjadi minimal 18 meter persegi menuai kritik tajam.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga tidak berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran utama program perumahan nasional.
Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menyatakan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.
Baca Juga:
"Dalam regulasi kita, MBR itu minimum luasannya 36 meter persegi. Karena satu rumah itu idealnya dihuni empat orang. Kalau rumah subsidi dipersempit jadi 18 meter, itu jelas melanggar undang-undang," tegas Yanuar dalam program Investor Daily Talk, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga:
Yanuar menambahkan, rumah tidak sekadar ruang fisik, tetapi tempat membangun peradaban dan membina nilai-nilai sosial serta spiritual.
"Dalam Islam, anak yang sudah akil baligh wajib dipisahkan ruangnya dari orang tua. Bagaimana bisa itu dilakukan dalam rumah seluas 18 meter persegi?" ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kementerian semestinya melaksanakan undang-undang, bukan melempar wacana tanpa kajian.
"Kementerian itu pelaksana undang-undang, bukan pembuat wacana. Jangan mengangkangi regulasi," tandasnya.
Pengamat Properti: Tidak Masuk Akal dan Tidak Layak
Kritik serupa datang dari pengamat properti Anton Sitorus yang menyebut rumah 18 meter persegi sebagai gagasan yang tidak logis.
"Kalau tanahnya 25 meter dan bangunannya 18 meter, itu sangat sempit. Sekarang saja yang 21 meter sudah sangat basic. 18 meter itu bukan solusi, malah menambah masalah," kata Anton.
Ia juga menyebut bahwa klaim rumah 18 meter persegi memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu dipertanyakan. Menurut standar WHO, ruang minimum layak adalah 7,2 meter persegi per orang, sedangkan SNI menetapkan 9 meter persegi per jiwa.
Dana FLPP Harus Digunakan Secara Transparan
Yanuar turut mengingatkan agar dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 28 triliun yang dialokasikan tahun ini untuk membangun 350.000 unit rumah, tidak disalahgunakan.
"Kalau ini digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, maka kita mengkhianati mandat rakyat. Dana FLPP bukan ruang main-main," ujarnya menutup.*
(bs/j006)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
