MEDAN— Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, memberikan klarifikasi terkait polemik kewajiban penyediaan agunan dalam pengajuan pinjaman di Koperasi Merah Putih.
Ia menegaskan, ketentuan agunan tersebut hanya berlaku sementara untuk koperasi percontohan yang saat ini menerima pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Baca Juga:
"Saat ini baru ada Koperasi Merah Putih Percontohan. Dana pinjamannya berasal dari LPDB, nilainya sekitar Rp5 miliar. Karena itu, memang ada permintaan jaminan berupa aset dari pengurus atau anggota koperasi," ujar Naslindo kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Namun demikian, ia mengakui bahwa skema tersebut masih menyulitkan sebagian pihak, terutama bagi pengurus koperasi yang tidak memiliki aset pribadi untuk dijaminkan.
Baca Juga:
Sebagai solusi, pihaknya tengah menjajaki kemungkinan penggunaan barang produktif hasil pembelian pinjaman sebagai bentuk agunan alternatif.
"Kami sudah komunikasikan ke kementerian agar barang seperti truk atau alat produksi bisa dijadikan jaminan. Mereka secara lisan sudah menyatakan bersedia mempertimbangkan. Tapi secara tertulis, saat ini agunan masih harus berupa aset milik pribadi," jelasnya.
Naslindo juga menyebutkan bahwa ke depan pendanaan koperasi akan diperluas, termasuk menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Meski demikian, belum ada kepastian mengenai skema agunan dalam kerja sama dengan Himbara.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pihak Himbara. Harapan kita, persyaratannya lebih ringan dibanding LPDB agar lebih banyak koperasi bisa mengakses pembiayaan," tambahnya.
Ia mengakui bahwa ketentuan agunan dalam skema saat ini berpotensi menjadi penghambat pengembangan koperasi.
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menegaskan bahwa budaya membaca merupakan ind
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemersatu Kota Padangsidimpuan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Pemerintahan
SUNGAI PENUH Aksi unjuk rasa yang digelar para aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali memanas di depan Kantor Keja
Hukum dan Kriminal
SUNGAI PENUH Gelombang unjuk rasa kembali menggema di Kota Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025). Ratusan aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Ko
Pemerintahan
ACEH BESAR Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, memberikan apresiasi tinggi kepada
Nasional
JAMBI Kepolisian Daerah (Polda) Jambi kembali melakukan perombakan di jajaran pejabat utamanya.Berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor
Nasional
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar kegiatan olahraga bersama yang ber
Nasional
JAMBI Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menerima kunjungan audiensi dari jajaran manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Re
Nasional
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan komitmennya untuk menurunkan harga tiket penerb
Ekonomi
