Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN- Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengambil langkah berani dan bersejarah dengan menghapuskan biaya notaris, provisi, dan administrasi dalam program rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan menuai pujian dari pemerintah pusat.
Pengumuman tersebut disampaikan menjelang penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh kabupaten/kota se-Sumut di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
"Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang pro-rakyat," ujar Bobby di hadapan Menteri PUPR, Maruarar Sirait.
Langkah Berani untuk Wujudkan Hunian Terjangkau
Bobby menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan agar warga berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah tanpa terbebani biaya tambahan yang selama ini kerap menjadi hambatan.
Langkah ini disambut baik oleh Menteri PUPR Maruarar Sirait, yang menyebut kebijakan Bobby sebagai terobosan nyata.
"Ini adalah langkah pro-rakyat yang luar biasa. Jika semua pihak mendukung, kami siap menaikkan kuota rumah subsidi di Sumut menjadi 20.000 unit," ungkap Ara, sapaan akrab Maruarar.
Dampak Ekonomi yang Luas
Menteri PUPR juga menyoroti potensi besar dari kebijakan ini dalam mendorong perekonomian daerah.
"Industri bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM lokal berkembang, dan ekonomi masyarakat ikut terdongkrak," jelasnya.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh perwakilan Bank Sumut, BPS, dan para kepala daerah dari seluruh Sumatera Utara.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL