Perang Harga Internet Makin Gila, Pengusaha: Kami Tercekik!

Keberadaan ISP ilegal juga turut memperburuk kondisi.

Dari sekitar 36.000 reseller terdaftar, Arif memperkirakan jumlah yang tidak terdaftar jauh lebih besar.

Hal ini mengganggu ekosistem usaha yang sehat.

Menanggapi wacana penyeragaman harga internet, Arif menilai langkah itu bukan solusi jangka panjang.

Ia menyarankan pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan moratorium penerbitan izin bagi penyelenggara baru, guna memberi ruang bagi pembenahan regulasi sektor telekomunikasi yang dinilai sudah tertinggal zaman.

"Sudah pasti memang kebijakan open access ini perlu kita benahi regulasinya. Jangan semua ISP atau Jaktap (jaringan akses terpadu) tumpuk di satu tempat yang sama," kata Arif.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan infrastruktur bersama seperti tiang dan ducting.

"Kalau tidak disinkronisasi dengan Pemda, ya semua orang akan gelar jaringan di tempat yang sama. Itu justru menciptakan kesemrawutan," tegasnya.

APJII mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan pemerataan infrastruktur digital yang inklusif, efisien, dan berkeadilan agar akses internet berkualitas tak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga pelosok daerah.*

(bi/a008)