Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA– Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
Penunjukan ini menggantikan Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya dicopot dari jabatannya pada akhir Juni 2025.
"Sudah kan kemarin Pak Novi diminta Panglima TNI untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi, iya Ahmad Rizal Ramdhani. Sudah mungkin beberapa hari [menjabat]," ujar Erick di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025), usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI.
Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal.
Ia sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dan juga Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993.
Pengangkatan Rizal tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.
Sebelumnya, setelah pencopotan Novi Helmy, Erick sempat menunjuk Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perum Bulog.
Perubahan pucuk pimpinan Perum Bulog kembali menjadi sorotan, lantaran posisi strategis ini telah berganti sebanyak lima kali dalam enam tahun terakhir, sejak 2019.
Masa jabatan Novi Helmy, yang baru diangkat pada Februari 2025 melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025, tergolong sangat singkat.
Ia hanya menjabat selama sekitar empat bulan, menggantikan Wahyu Suparyono yang juga menjabat selama empat bulan sejak September 2024.
Sebelum Wahyu, kursi Dirut Bulog diisi oleh Bayu Krisnamurthi yang menjabat sekitar sembilan bulan, menggantikan Budi Waseso (Buwas).
Buwas sendiri merupakan Dirut dengan masa jabatan terlama di era Menteri Erick Thohir, menjabat sejak April 2018 hingga awal 2023.
Ia diangkat pada masa Menteri BUMN Rini Soemarno melalui SK Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran soal stabilitas dan konsistensi kebijakan strategis di tubuh Perum Bulog, terutama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional serta pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Dengan ditunjuknya Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, publik menanti arah baru kepemimpinan Bulog ke depan, khususnya terkait efektivitas distribusi pangan dan peran Bulog dalam menjawab kebutuhan logistik nasional di tengah dinamika ekonomi global.*
(bi/a008)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN