Pemerintah Mulai Salurkan Beras SPHP, Harga Dijamin Sesuai HET

JAKARTA – Pemerintah melalui Perum Bulog resmi memulai penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat.

Program ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa harga beras SPHP yang disalurkan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bapanas No. 5 Tahun 2025.

"Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga sesuai HET beras medium yang telah ditetapkan," ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Adapun rincian HET beras SPHP adalah sebagai berikut:

Rp12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Rp13.100/kg untuk wilayah Sumatera lainnya, NTT, dan Kalimantan.

Rp13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

Sementara itu, harga penjualan dari gudang Bulog bagi mitra penyalur juga telah ditentukan:

Rp11.000/kg untuk Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi

Rp11.300/kg untuk Sumatera (non-Lampung/Sumsel), NTT, dan Kalimantan.

Rp11.600/kg untuk Maluku dan Papua.

Arief menjelaskan bahwa mulai 12 Juli 2025, beras SPHP telah tersedia di pasar-pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan akan segera diperluas distribusinya ke Koperasi Desa (Kopdes), Kelurahan Merah Putih, serta kios pangan binaan pemerintah daerah.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas program.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai, seperti penimbunan atau manipulasi harga, akan ditingkatkan.

"Kami akan perkuat pengawasan dengan melibatkan TNI dan Polri. Tidak boleh ada penyimpangan. Outlet-nya harus jelas, distribusi harus tepat sasaran, dan masyarakat harus mudah memperoleh beras ini," tegas Arief.

Sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan nasional, sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP akan disalurkan hingga akhir tahun 2025.

Penyaluran ini diharapkan dapat menstabilkan harga di pasar dan mendukung daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Program SPHP juga akan mendukung ketahanan pangan jangka panjang dengan mengedepankan prinsip keadilan akses dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.*

(bi/a008)