UMSU Dorong Kemandirian Ekonomi Desa lewat Bantuan Alat Produksi Abon dan Cookies
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan lonjakan signifikan pada nilai pinjaman macet (lebih dari 90 hari) untuk sektor P2P lending badan usaha pada kuartal I/2025.
Outstanding pinjaman macet tercatat mencapai Rp849,24 miliar, tumbuh 85,9% year on year (YoY) dibandingkan Rp456,91 miliar pada Maret 2024.
Tak hanya dari nilai pinjaman, jumlah entitas peminjam yang mengalami kredit macet juga mengalami lonjakan, mencapai 404.192 badan usaha.
Angka tersebut jauh melesat dibandingkan dengan 478 badan usaha yang terdeteksi mengalami pinjaman macet pada kuartal I/2024.
Menanggapi lonjakan jumlah entitas yang tercatat macet, Direktur Utama Modal Rakyat, Christian Hanggra, memberikan tanggapan kritis.
Ia mengungkapkan bahwa angka 404.192 badan usaha yang mengalami gagal bayar perlu ditinjau ulang karena jumlah tersebut tergolong besar dan tidak sejalan dengan statistik badan hukum aktif dan yang melaporkan perpajakan.
"Kami cukup terkejut dengan data 404.192 badan usaha yang disebut mengalami gagal bayar. Jumlah tersebut tampaknya besar dan perlu ditinjau ulang jika dibandingkan dengan statistik badan hukum aktif dan yang melaporkan perpajakan," ujar Christian dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/7/2025).
Christian juga menambahkan bahwa angka tersebut mungkin berasal dari kesalahan dalam klasifikasi jenis rekening atau kesalahan kategorisasi antara borrower individu dan badan usaha.
Ia meminta klarifikasi lebih lanjut dari sumber data tersebut agar tidak terjadi distorsi dalam evaluasi industri P2P lending.
Menurut Christian, meskipun adanya kenaikan jumlah pinjaman macet, Modal Rakyat tetap berkomitmen untuk mendorong pendanaan yang produktif.
Namun, kualitas pinjaman yang disalurkan harus tetap menjadi prioritas.
Dalam ekspansi pendanaan, terutama untuk sektor produktif, perusahaan perlu memastikan bahwa risiko yang terlibat dikelola dengan ketat, dan pinjaman hanya diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria kelayakan yang jelas.
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan di balik pernyataannya yang menyebut konsumsi telur dapat menyebabkan
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 300 ribu pecandu narkoba di Indonesia telah terdeteksi. Menurutn
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
NASIONAL
BATU BARA Warga Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi pasokan listrik yang dinilai semakin m
PERISTIWA
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan di Mapolda Aceh,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara Poppy Marulita Hutagalung dimutasi dari jabatannya menjadi kepala bidang. Poppy ki
PEMERINTAHAN