Bulog Sumut Tegaskan Belum Ada Temuan Beras Oplosan, Minta Warga Aktif Awasi SPHP

MEDAN - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara (Sumut) memastikan belum ada temuan praktik pengoplosan beras, termasuk pada beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di wilayahnya.

Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada dan turut mengawasi distribusi beras di lapangan.

Hal ini ditegaskan oleh Pimpinan Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, saat diwawancarai, Rabu (16/7/2025).

"Sejauh ini belum ada temuan beras oplosan di Sumatera Utara. Namun, kami masih menunggu perkembangan, termasuk bukti-bukti yang dikabarkan telah diserahkan oleh Kementerian Pertanian kepada Polri," jelas Budi.

Pengawasan Ketat untuk Hindari Penyalahgunaan SPHP

Budi menegaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan beras SPHP, seperti dicampur dengan beras premium dan dijual kembali dengan harga tinggi.

"SPHP hanya bisa dibeli maksimal dua bungkus per orang, masing-masing 5 kilogram. Pembeli juga wajib difoto dengan KTP agar distribusi tepat sasaran," ungkapnya.

Menurutnya, sistem ini bertujuan agar beras SPHP digunakan untuk konsumsi langsung, bukan diperjualbelikan kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Respons Pedagang: Penjualan Tetap Stabil

Sementara itu, pedagang di beberapa pasar tradisional Medan mengaku penjualan beras masih stabil meskipun isu beras oplosan mencuat secara nasional.

Aan, pedagang beras di Pasar Kampung Lalang, mengatakan ada beberapa pembeli yang mulai bertanya-tanya soal keamanan produk beras.

"Ada ibu-ibu yang nanya, 'Ini beras oplosan bukan, Bang?' Tapi secara umum penjualan masih normal," katanya.

Aan menegaskan ia selalu menjaga kejujuran dalam berdagang karena memahami pentingnya beras bagi masyarakat.

"Beras sudah mahal, kalau dioplos juga, sakitnya dua kali. Saya paham betul rasanya, makanya saya jual yang aman," tambahnya.

Senada dengan Aan, Roan, pedagang di Pasar Sei Sikambing, menyebutkan bahwa isu beras oplosan tidak terlalu berdampak di pasar tradisional, karena mayoritas pembeli memilih beras kualitas standar, bukan premium.

"Beras premium biasanya dibeli di swalayan. Kalau di sini masih jual biasa saja. Stabil kok," ujarnya.

Satgas Pangan dan Pemko Siap Gelar Operasi Bersama

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kota Medan bersama Satgas Pangan berencana menggelar operasi pasar dan pengawasan terpadu guna mengantisipasi peredaran beras ilegal atau oplosan.

Upaya ini diambil menyusul pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkapkan ada 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu dan telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Namun, hingga kini belum diketahui apakah merek-merek tersebut telah beredar di wilayah Sumatera Utara.*

(ms/j006)