Trump Ultimatum Iran: Capai Kesepakatan Nuklir dalam 2 Minggu atau “Hal Buruk” Terjadi
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan ultimatum kepada Iran terkait negosiasi nuklir yang telah buntu bertahuntahu
INTERNASIONAL
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan memanggil PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meminta klarifikasi terkait dugaan beredarnya beras dengan mutu di bawah standar premium yang dipasarkan melalui merek-merek ritel ternama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyampaikan bahwa pemanggilan akan dilakukan dalam forum rapat kerja bersama Komisi B, yang membidangi perekonomian.
Langkah ini bertujuan mendapatkan penjelasan menyeluruh dari pihak Food Station sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi beras tersebut.
"Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut," ujar Basri, dari keterangan resmi DPRD DKI, Sabtu (19/7/2025).
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa hasil uji laboratorium terhadap sejumlah produk beras merek Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, yang diproduksi PT Food Station, tidak memenuhi standar mutu beras premium.
Pengujian dilakukan di lima lokasi berbeda, dan hasilnya menunjukkan bahwa produk tersebut berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat merugikan konsumen.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, mengatakan temuan ini menjadi perhatian serius karena berhubungan langsung dengan perlindungan konsumen dan transparansi produk pangan di pasar.
Jika dugaan pengoplosan beras terbukti benar, Basri menegaskan bahwa DPRD DKI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Apabila benar terbukti ada pelanggaran standar mutu, maka Pemprov harus tegas. Ini soal kepercayaan publik terhadap BUMD," ujar Basri.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyatakan masih mempelajari hasil pengujian laboratorium dari Kementan sebelum memberikan pernyataan resmi.
"Saya pelajari dulu, ya. Kalau sudah tahu, saya pasti cerita," ucap Syaefuloh saat ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Di sisi lain, beberapa pengusaha ritel juga mengaku siap menindaklanjuti jika nantinya terbukti ada pelanggaran.
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan ultimatum kepada Iran terkait negosiasi nuklir yang telah buntu bertahuntahu
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi ucapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan enggan melawannya saat hadir d
INTERNASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita tiga kantor dan satu ruko milik PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) untuk misi stabilisasi Gaza, Palestina.
INTERNASIONAL
JAKARTA Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak dan PT Jenggala Maritim Nusantara, Muhamad Kerry Adrianto Riza, menyampaikan rasa sakit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp 200 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bankbank BUMN pada 2025 bel
EKONOMI
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya perdamaian di Gaza, menekankan bahwa solusi d
INTERNASIONAL
JAKARTA Penyidik Kejaksaan Agung bergerak cepat dalam mengusut dugaan korupsi ekspor limbah sawit. Sebanyak 16 lokasi, termasuk rumah da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama jajaran Polres meningkatkan pengawasan penanaman hingga panen ganja di sejumlah wilayah Aceh melalui patro
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Sinergi pemerintah pusat dan daerah kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama
PEMERINTAHAN