Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan memanggil PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meminta klarifikasi terkait dugaan beredarnya beras dengan mutu di bawah standar premium yang dipasarkan melalui merek-merek ritel ternama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyampaikan bahwa pemanggilan akan dilakukan dalam forum rapat kerja bersama Komisi B, yang membidangi perekonomian.
Langkah ini bertujuan mendapatkan penjelasan menyeluruh dari pihak Food Station sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi beras tersebut.
"Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut," ujar Basri, dari keterangan resmi DPRD DKI, Sabtu (19/7/2025).
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa hasil uji laboratorium terhadap sejumlah produk beras merek Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, yang diproduksi PT Food Station, tidak memenuhi standar mutu beras premium.
Pengujian dilakukan di lima lokasi berbeda, dan hasilnya menunjukkan bahwa produk tersebut berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat merugikan konsumen.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, mengatakan temuan ini menjadi perhatian serius karena berhubungan langsung dengan perlindungan konsumen dan transparansi produk pangan di pasar.
Jika dugaan pengoplosan beras terbukti benar, Basri menegaskan bahwa DPRD DKI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Apabila benar terbukti ada pelanggaran standar mutu, maka Pemprov harus tegas. Ini soal kepercayaan publik terhadap BUMD," ujar Basri.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyatakan masih mempelajari hasil pengujian laboratorium dari Kementan sebelum memberikan pernyataan resmi.
"Saya pelajari dulu, ya. Kalau sudah tahu, saya pasti cerita," ucap Syaefuloh saat ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Di sisi lain, beberapa pengusaha ritel juga mengaku siap menindaklanjuti jika nantinya terbukti ada pelanggaran.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL