KPK Bakal Maraton Periksa Biro Travel Haji Pekan Depan, Fokus Kasus Korupsi Kuota Haji
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah baru dalam diskursus ekonomi nasional, yakni "serakahnomics", sebagai bentuk kritik terhadap praktik ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan menindas kepentingan rakyat kecil.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025), di hadapan para kepala daerah dan pelaku koperasi.
"Yang saya maksud adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita butuh pengusaha, tapi yang benar. Ini bukan entrepreneurship, ini keserakahan. Ini saya beri nama serakahnomics," tegas Prabowo.
Kecam "Vampir Ekonomi"
Presiden juga menyoroti oknum pengusaha penggilingan padi yang tidak mau mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta pengusaha yang menjual beras dengan label palsu dan melanggar etika dagang.
"Saya sudah beri warning sekian bulan. Masa tega? Petani setengah mati, rakyat kita banyak yang susah. Ada yang cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu parasit ekonomi, menghisap darah rakyat, itu vampir ekonomi," ujar Prabowo geram.
Serakahnomics, Mahzab Ekonomi Baru
Prabowo menyindir bahwa perilaku tersebut tak bisa dikategorikan dalam aliran ekonomi mana pun—baik liberal, sosialis, maupun pasar bebas.
"Ini bukan liberal, bukan sosialis, bukan pasar bebas. Ini bukan ekonomi yang diajarkan di fakultas. Ini mahzab baru, ini saya beri nama serakahnomics. Ini tidak perlu kita beri perlakuan baik," tegasnya lagi.
Tegaskan Komitmen pada Petani dan Koperasi
Melalui koperasi Merah Putih, Prabowo ingin mengembalikan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional, serta mengurangi dominasi para pelaku usaha besar yang tidak beretika.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk menyeimbangkan pembangunan, memberdayakan petani dan pelaku UMKM, serta melawan praktik ekonomi predatoris yang selama ini membebani masyarakat bawah.*
(cb/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL