Daerah seperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Gorontalo disebut mengalami inflasi cukup tinggi.
"Jangan sampai inflasi di atas 3,5 persen. Data ini harus jadi early warning," tegas Tito.
Selain beras, Mendagri juga menyoroti inflasi komoditas bawang merah dan cabai rawit yang meski bukan makanan pokok, namun sangat memengaruhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat.
"Rempah seperti cabai dan bawang penting bagi masyarakat. Kenaikan harganya bisa berdampak besar," tambahnya.
Tito menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional yang sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk ikut menyukseskan program tersebut.*
(sp/a008)
MEDAN Asosiasi Alumni Teknologi Teladan (AATT) resmi melakukan audiensi dengan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tena
Pemerintahan
Lamongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan senilai Rp 222 miliar di Bank BJB.
Nasional
LONDON Dunia musik rock berduka. Vokalis legendaris band Black Sabbath, Ozzy Osbourne, meninggal dunia pada Selasa pagi, 22 Juli 2025 wakt
Entertainment
Changzhou, China Tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, berhasil memetik kemenangan penting di babak 32 besar China Open 202
Olahraga
Puncak Sorik Marapi, Madina Menjelang peluncuran nasional Koperasi Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto, Bupati Mandailing N
Nasional
ROKAN HULU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, memaksa Pemerintah Daerah unt
Peristiwa
MEDAN Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih kreatif, inovatif, dan berpikir out of t
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hakhak penerbit
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap definisi baru penyelidikan dalam Revisi Kitab UndangU
Nasional