Mendagri Ungkap Kecurangan Perusahaan Besar dalam Skandal Oplosan Beras: Vampir Penghisap Darah Rakyat

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi perhatian serius terhadap kasus pengoplosan dan pengurangan takaran beras premium yang ditaksir merugikan negara hingga hampir Rp100 triliun.

Dalam rapat koordinasi daring Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Tito menyebut keterlibatan perusahaan besar dalam praktik ilegal tersebut.

"Ini ironi besar. Cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sejak kemerdekaan. Tapi harga tetap naik. Salah satu penyebabnya adalah distribusi buruk dan praktik curang pascapanen," ungkap Tito, Selasa (22/7/2025).

Tito mengungkap dua modus utama yang digunakan sejumlah perusahaan dalam kecurangan distribusi beras.

Pertama, pengurangan takaran, di mana kemasan 5 kilogram hanya diisi 4,5 kilogram.

"Ini 0,5 kilogram per kantong, kali berapa juta kantong?" tegas Tito.

Modus kedua adalah pengoplosan, yakni mencampur beras premium dengan beras kualitas medium, tetapi tetap menjualnya sebagai produk premium.

"Dan ini dilakukan oleh perusahaan besar. Bayangkan dampaknya," katanya tanpa menyebut nama perusahaan yang terlibat.

Tito juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut para pelaku sebagai "vampir penghisap darah rakyat" karena menambah beban ekonomi masyarakat di tengah situasi melimpahnya stok pangan nasional.

"Rakyat yang harusnya ditolong, justru darahnya dihisap oleh oknum seperti ini," ucap Tito.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah daerah yang mengalami inflasi beras dari 178 menjadi 205 kabupaten/kota pada minggu ketiga Juli 2025.

Tito meminta pemda untuk memanfaatkan data BPS sebagai dasar untuk menganalisis penyebab inflasi.

Daerah seperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Gorontalo disebut mengalami inflasi cukup tinggi.

"Jangan sampai inflasi di atas 3,5 persen. Data ini harus jadi early warning," tegas Tito.

Selain beras, Mendagri juga menyoroti inflasi komoditas bawang merah dan cabai rawit yang meski bukan makanan pokok, namun sangat memengaruhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat.

"Rempah seperti cabai dan bawang penting bagi masyarakat. Kenaikan harganya bisa berdampak besar," tambahnya.

Tito menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional yang sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk ikut menyukseskan program tersebut.*

(sp/a008)