Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
MEDAN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh anggota Polri menjalani tes urine menyusul kasus eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra yang dipecat karena narkoba.
Perintah itu ditegaskan untuk memastikan jajaran Korps Bhayangkara bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti perintah tersebut hingga ke polsek-polsek di wilayah hukum Polrestabes Medan.Baca Juga:
"Akan kita laksanakan secepatnya. Kita mulai dari pimpinan terlebih dahulu, saya sendiri akan memulai dari Polrestabes, kemudian dilanjutkan semua kapolsek hingga anggota di polsek di ujung-ujungnya," ujar Calvijn saat diwawancarai di Medan, Sabtu (21/2).
Calvijn menyebut tes urine ini akan dilakukan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan meminta media ikut mengawasi jalannya pemeriksaan sebagai bentuk transparansi.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Divisi Propam Polri yang rutin menggelar tes urine seluruh jajaran menyusul kasus penyalahgunaan narkoba oleh beberapa oknum anggota.
"Kegiatan ini wujud komitmen Kapolri untuk pengawasan, deteksi dini, dan penegakan disiplin anggota Polri. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan, sebagaimana contoh kasus AKBP Didik Putra," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (19/2) di Jakarta.
Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sebelumnya dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) karena terlibat penyalahgunaan narkoba.
Perintah tes urine massal ini dinilai sebagai langkah preventif sekaligus bentuk transparansi publik terhadap integritas Polri.*
(d/ad)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
BENER MERIAH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) berhasil mempertemukan aspirasi ma
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Surya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Pro
NASIONAL
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut bergabungnya komedian Narji sebagai tambahan kekuatan bagi partai, khususnya di Provinsi
POLITIK
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajar
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendukung proses pengusutan dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengusutan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung pelaksanaan kegiatan nasional S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai berkantor di wilayah Kepulauan Nias pada pekan ini. Langkah terse
PEMERINTAHAN