JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) membeberkan potensi kerugian besar yang bisa ditimbulkan oleh program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Dalam laporan bertajuk "Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih", Celios memperkirakan potensi gagal bayar yang bisa mencapai Rp7,18 triliun per tahun jika tidak ditangani dengan tata kelola yang ketat dan pengawasan menyeluruh.
Perkiraan ini berdasarkan pendekatan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) pelaku UMKM yang saat ini berada di atas angka 4 persen.
Artinya, dari setiap Rp100 triliun pembiayaan, sekitar Rp4 triliun berpotensi menjadi kredit bermasalah.
"Berarti dari setiap Rp100 triliun pembiayaan, sekitar Rp4 triliun berpotensi macet," demikian isi laporan tersebut yang dikutip pada Selasa (22/7/2025).
Celios menyoroti bahwa risiko pembiayaan Kopdes Merah Putih bisa melonjak hingga Rp28,33 triliun pada tahun ke-6, terutama jika tata kelola dan manajemen risiko tidak diperkuat.
Masalah seperti rendahnya kapasitas manajerial, tantangan administratif, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang dapat memperparah potensi kerugian tersebut.
"Lonjakan ini mencerminkan ketidakstabilan sistem pembiayaan koperasi jika tidak disertai dengan mitigasi risiko yang ketat dan pengawasan menyeluruh," ungkap laporan Celios.
Kekhawatiran juga mengemuka terkait pemanfaatan Dana Desa sebagai jaminan untuk program Kopdes Merah Putih.
Celios menilai langkah ini berisiko karena menggeser fungsi utama Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan lokal.
"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman, karena fungsinya bukan untuk menanggung risiko bisnis koperasi nasional," ujar Dyah Ayu, peneliti Celios.
Ia juga menekankan bahwa sebagian besar desa telah memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang selama ini didanai dari Dana Desa dan berjalan lebih terukur dengan pendekatan lokal berbasis kebutuhan masyarakat.
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Effendy Pohan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diperiksa oleh peny
Nasional
Morowali, Sulawesi Tengah Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, menegaskan bahwa keberadaan kant
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangk
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi angkat suara terkait temuan suplemen Blackmores Super Magnesium yang beredar tanpa izin edar di
Kesehatan
GIANYAR Komitmen TNI dalam membantu pemerataan pembangunan di pedesaan kembali ditunjukkan melalui pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa
Nasional
JAKARTA SELATAN Kabar membanggakan datang dari Kepolisian Resor Nias. Dalam ajang Lomba Pelayanan Polri 110 Tingkat Nasional tahun 2025, P
Nasional
MEDAN Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Patuh Toba 2025 kembali menggelar penertiban lalu lintas di sepanjang Jalan Sisingamangaraja
Nasional
MEDAN Asosiasi Alumni Teknologi Teladan (AATT) resmi melakukan audiensi dengan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tena
Pemerintahan
Lamongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan senilai Rp 222 miliar di Bank BJB.
Nasional