Sidang Waterfront City Samosir, Saksi Mengaku Tak Tahu Ada Aliran Dana ke PPK
MEDAN Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pej
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Effendy Pohan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut yang sebelumnya menyeret sejumlah pejabat, termasuk Mantan Kadis PUPR Topan Ginting.
Effendy mengungkapkan bahwa pemeriksaan berlangsung sekitar tiga jam pada Selasa (22/7/2025), bertempat di salah satu fasilitas pemeriksaan yang telah ditentukan oleh KPK.
"Saya memenuhi panggilan sesuai surat yang diterima," ujar Effendy kepada wartawan di Medan, Rabu (23/7/2025).
Pria yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut itu menyebutkan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Pj Sekda Sumut sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada masa proyek tersebut berjalan.
"Saya dipanggil sebagai Pj Sekda, yang juga sebagai Ketua TAPD," ungkapnya.
Effendy enggan menjelaskan secara rinci materi yang ditanyakan oleh penyidik. Ia hanya menegaskan bahwa pemeriksaan berlangsung singkat dan berjalan lancar.
"Gak lama, paling lama tiga jam. Untuk materi, silakan tanya ke mereka (KPK) ya," katanya.
Saat ditanya apakah akan ada pemanggilan lanjutan, Effendy mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut.
"Oh tidak tahu saya kalau ada pemeriksaan lanjutan atau tidak. Konfirmasi ke KPK saja," ucapnya singkat.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara menjadi perhatian publik setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat daerah, yang mengakibatkan kerugian negara dan memunculkan dugaan suap dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek.*
(j006)
MEDAN Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pej
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Keluarga Febiola Br Febiola BrPurba, salah satu korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Grat
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional bergerak beragam pada Selasa, 8 September 2026. Kenaikan harga masih mendominas
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah tengah membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih te
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih demokratis dibandingkan peme
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan kepolisian memeriksa pegawainya, Febrio Adiono, sebagai saksi dalam perkara yang berkai
HUKUM DAN KRIMINAL
SERANG Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Selasa, 8 September 2026. Erupsi terjadi pada pukul 05
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke lingkungan permukiman warga. Salah satu upaya
PEMERINTAHAN
OlehNicholas Martua SiagianTERDENGAR ada harapan baru setelah aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). DPR RI berjanji akan mengesahkan
OPINI
ACEH BESAR Warga Lorong Blang Bundi, Dusun Lam Lumpu Cot, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mengapresiasi t
NASIONAL