Pemerintah menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nantinya tidak akan memengaruhi penyaluran bantuan sosial (bansos), karena program seperti PKH, JKN, dan bantuan lainnya sudah mencakup populasi yang jauh lebih luas daripada jumlah resmi penduduk miskin.
Maliki juga menekankan pentingnya akurasi penyaluran melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga:
Klaim Presiden Prabowo tentang penurunan kemiskinan dan pengangguran menanti pembuktian melalui data resmi BPS yang akan dirilis hari ini. Pengumuman tersebut akan menjadi momen penting untuk menilai keberhasilan awal pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus komitmen transparansi data publik di tengah tantangan fiskal dan ketimpangan ekonomi yang masih membayangi.*
(bs/j006)
Baca Juga:
LHOKSEUMAWE Pemerintah Aceh akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan penyaluran bantuan rumah layak huni bagi masyara
Pemerintahan
BOGOR Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hamba
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi mencegah dua petinggi PT Sugar Group Companies (SGC), Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan nasional menuai sorotan dari sejumlah ekonom. Dire
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia secara resmi menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan kesiapan negaranya u
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana kerja sama transfer data pribadi lintas negara, khususnya dengan Amerika Serikat,
Ekonomi
BATU BARA Upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Batu B
Pemerintahan
MEDAN Kanit 1 Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol Dedi Kurniawan, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa ratusan wa
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara resmi memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) mantan Kanit Reskrim Polsek Simpang Empa
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku dengan cepat dan tanggap menanggapi pemberitaan negatif dari salah satu
Nasional