Isu Beras Oplosan Sorot Pasar Induk Cipinang, Satgas Pangan Intensif Periksa Gudang dan Pedagang

JAKARTA TIMUR - Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta Timur menjadi sorotan setelah terungkapnya maraknya isu beras oplosan yang disorot tajam oleh Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa pedagang di pasar terbesar di Indonesia ini terpaksa menghadapi pemeriksaan intensif dari Satgas Pangan hingga pihak kepolisian.

Suasana di Pasar Induk Cipinang tampak seperti biasa, dengan truk-truk dan pick-up pengangkut beras yang lalu-lalang. Meskipun demikian, beberapa pedagang enggan memberikan komentar terkait kondisi mereka yang tengah dihadapkan dengan masalah beras oplosan.

Salah satu pedagang beras yang ditemui, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bersedia diwawancarai terkait situasi yang kini tengah terjadi. Begitu juga dengan Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, yang memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Di sisi lain, tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya terpantau tengah berkeliling memeriksa kualitas beras di berbagai gudang distributor dan produsen. Mereka juga mengambil sampel untuk diuji lebih lanjut.

Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amry, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.

"Kami akan melakukan tindakan hukum jika ada bukti yang mendukung adanya pengoplosan beras. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjaga kualitas pangan di Indonesia," ujar AKBP Ardila.

Salah seorang pemilik toko beras yang diperiksa, Hidayat, mengatakan bahwa dia sangat terbuka terhadap proses pemeriksaan dan sebelumnya sudah berhadapan dengan Bareskrim Polri. Ia juga tidak keberatan untuk memberikan sampel beras yang dijualnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pelaku pengoplos beras, menyebut bahwa praktek tersebut merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Prabowo juga menyatakan bahwa sudah ada 212 perusahaan penggilingan padi yang terbukti melanggar aturan distribusi beras.

"Ini adalah masalah serius yang merugikan negara, dan seharusnya dapat masuk dalam ranah hukum pidana," tegas Prabowo dalam pidatonya.

Satgas Pangan dan aparat terkait terus melakukan investigasi untuk menuntaskan praktik beras oplosan yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan ekonomi negara.*

(j006)