JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Salah satu upaya evaluasi yang dilakukan adalah dengan menelusuri rekening penerima bansos yang menunjukkan saldo mengendap dalam waktu lama.
Dalam konferensi pers di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (25/7), Gus Ipul menyampaikan bahwa bantuan sosial semestinya segera dimanfaatkan oleh penerima manfaat.
Baca Juga:
Jika dana bansos tidak diambil lebih dari tiga bulan, maka hal itu dinilai sebagai indikasi bahwa penerima tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut.
"Terus terang, bansos ini tidak boleh lebih dari tiga bulan lima belas hari berada di dalam rekening. Kalau tidak diambil selama itu, berarti mereka tidak membutuhkan bansos," tegas Gus Ipul.
Baca Juga:
Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekening-rekening dengan saldo yang dinilai tidak wajar bagi penerima bansos.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyisiran dan penyesuaian ulang daftar penerima bantuan.
"Kita akan lihat lebih jauh. Ini bukan maunya Kementerian Sosial, tapi bagian dari penyisiran dan pemilahan ulang terhadap siapa yang benar-benar layak menerima," ujar Gus Ipul.
Pemerintah berharap dengan evaluasi ini, bansos dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Penyaluran yang tidak tepat justru berpotensi menghambat distribusi bansos bagi keluarga kurang mampu lainnya.
Dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah, Gus Ipul juga berdialog langsung dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memastikan bahwa program-program sosial berjalan dengan akuntabilitas dan kepedulian yang tinggi.*
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan