JAKARTA – Kabar baik bagi warga DKI Jakarta pemilik kendaraan bermotor.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atau Pajak BBM hingga 80 persen.
Insentif ini diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 dan berlaku efektif sejak Selasa, 22 Juli 2025.
Baca Juga:
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan laju inflasi, serta mendukung agenda strategis nasional.
"Pengurangan PBBKB ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya bahan bakar, terutama bagi kendaraan umum dan kendaraan yang mendukung tugas pertahanan negara. Harapannya, kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi di berbagai sektor," jelas Lusiana dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:
Bapenda DKI Jakarta menetapkan tiga skema pengurangan PBBKB sebagai berikut:
- Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan pribadi.
- Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan umum.
- Pengurangan 80 persen untuk kendaraan milik negara yang digunakan dalam mendukung alat utama sistem pertahanan dan keamanan (alutsista), seperti tank, panser, kendaraan taktis, ambulans, pesawat militer, dan kapal rumah sakit.
Pemprov berharap insentif ini dapat memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran PBBKB, sesuai tarif pengurangan yang berlaku.
Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengurangan PBBKB dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau melalui call center 1500-177.*
(sn/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal