DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pejabat publik.
Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) diketahui mendatangi Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Senin (20/10/2025) terkait dugaan penghinaan terhadap Bahlil melalui sejumlah akun media sosial.
Namun, pihak kepolisian memastikan, kunjungan tersebut baru sebatas konsultasi dan belum menjadi laporan resmi.Baca Juga:
"Kemarin Ketua AMPG datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi, Selasa (21/10/2025).
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (UNAND), Feri Amsari, menilai meme merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang sah, terutama bagi pejabat publik yang secara otomatis menjadi subjek kritik masyarakat.
"Menurut saya ini kan bagian dari kebebasan berekspresi. Tapi tentu saja, kebebasan berekspresi tidak boleh menghilangkan nilai moralitas," kata Feri saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Rabu (22/10/2025).
Feri menegaskan, pejabat publik seharusnya menerima kritik sebagai konsekuensi dari jabatannya, bukan melaporkan balik masyarakat.
Ia menambahkan, AMPG sebaiknya mempertimbangkan bahwa melindungi pejabat publik juga berarti melindungi aspirasi masyarakat.
Menanggapi potensi pelaporan, Bahlil Lahadalia menyatakan tidak mengetahui adanya kader partainya yang melaporkan akun pembuat meme.
Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, yang menegaskan bahwa DPP Golkar tidak pernah memberi arahan untuk melaporkan konten meme tersebut.
"Enggak, saya jamin enggak ada arahan pusat. Teman-teman muda ini tidak melakukan konfirmasi maupun permohonan izin," ujar Sarmuji di kantor DPP Golkar, Rabu (22/10/2025).
Pihaknya berencana memanggil para pelapor untuk mendalami motif mereka.
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis be
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAji CahyonoPERNYATAAN Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT ke81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, menarik perhatian. Dia meng
OPINI
FLORES Aktivitas gempa susulan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlangsung setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 pada
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, d
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan kelahiran Rasulullah SAW yang diperingati umat Islam setiap 12 Rabiulawal, bulan k
AGAMA
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se
PEMERINTAHAN
ASAHAN Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengunjungi Posyandu Manggis di Desa Air Teluk Kiri, Ke
PEMERINTAHAN