Komisi II DPR Gelar RDPU Bahas RUU Pemilu Bersama Pakar Hukum Tata Negara

JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk

Politik 7 jam lalu

Suhartoyo Sah atau Ilegal? Pakar Hukum Kritik Proses Pengangkatan Ketua MK

JAKARTA Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR, pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menyatakan jabatan Suharto

Hukum dan Kriminal 08 Jan 2026

Meme Bahlil Lahadalia Jadi Kontroversi, Pakar Hukum Ingatkan Pejabat Publik Harus Terima Kritik

JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe

Pemerintahan 22 Okt 2025