Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
Oleh Shohibul Anshor Siregar
INDUSTRI peternakan babi di era kontemporer mencerminkan sebuah konvergensi yang kompleks antara dinamika ekonomi agrikultur, urgensi kesehatan publik, keberlanjutan lingkungan, dan sensitivitas sosio-religius yang mendalam. Organisasi industri ini tidak lagi dapat dipahami hanya melalui lensa efisiensi produksi, melainkan harus didekati sebagai sebuah fenomena multidimensi di mana regulasi teknis bersinggungan langsung dengan politik identitas dan sistem kepercayaan global.
Penelitian lintas disiplin mengungkapkan bahwa variasi regional dalam tata kelola peternakan babi sangat dipengaruhi oleh persepsi budaya terhadap hewan tersebut, terutama di wilayah di mana batasan diet agama menjadi faktor determinan dalam kebijakan publik dan interaksi komunal.
Konstruksi Sosiopolitik dan Fenomena Rasialisasi Berbasis Hewan di Malaysia
Di Malaysia, industri peternakan babi telah bergeser dari sekadar sektor ekonomi menjadi arena utama bagi negosiasi identitas etnis dan agama.
Fenomena ini oleh para sosiolog disebut sebagai "rasialisasi berbasis hewan" (animal-linked racialization), sebuah proses di mana hewan tertentu digunakan sebagai instrumen diskursif untuk memperkuat batas-batas antara kelompok hegemonik Melayu-Muslim dan komunitas petani babi etnis Tionghoa. Melalui pola ini, industri peternakan babi tidak hanya diregulasi secara teknis, tetapi juga secara simbolis diposisikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai nasional dan religius yang dominan.
Analisis terhadap diskursus publik di Malaysia menunjukkan adanya penggunaan metafora dan bahasa yang secara konsisten merepresentasikan babi sebagai entitas yang kotor dan tidak diinginkan, yang pada gilirannya menjustifikasi kebijakan zonasi yang diskriminatif dan pengetatan ruang gerak bagi para petani.
Praktik rasialisasi ini seringkali bersifat halus dan implisit, namun memiliki dampak nyata pada keberlangsungan ekonomi industri. Elit politik memanfaatkan kiasan agama dan nasionalisme untuk memarginalkan sektor ini, menciptakan kondisi di mana keadilan lingkungan sering kali diabaikan demi kepentingan politik identitas.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa peternakan babi di Malaysia melampaui batasan agrikultur murni, menjadi situs konflik komunal yang mencerminkan disjungsi sosial-budaya antara dua kelompok etnis terbesar di negara tersebut.

Studi bahasa dan kekuasaan mengungkapkan bahwa konstruksi sosial terhadap babi dalam budaya pedesaan sering kali didasarkan pada atribusi negatif yang sudah mendarah daging, yang kemudian diperkuat oleh kebijakan koersif dari pemerintah pusat.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN