Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Shohibul Anshor Siregar
INDUSTRI peternakan babi di era kontemporer mencerminkan sebuah konvergensi yang kompleks antara dinamika ekonomi agrikultur, urgensi kesehatan publik, keberlanjutan lingkungan, dan sensitivitas sosio-religius yang mendalam. Organisasi industri ini tidak lagi dapat dipahami hanya melalui lensa efisiensi produksi, melainkan harus didekati sebagai sebuah fenomena multidimensi di mana regulasi teknis bersinggungan langsung dengan politik identitas dan sistem kepercayaan global.
Penelitian lintas disiplin mengungkapkan bahwa variasi regional dalam tata kelola peternakan babi sangat dipengaruhi oleh persepsi budaya terhadap hewan tersebut, terutama di wilayah di mana batasan diet agama menjadi faktor determinan dalam kebijakan publik dan interaksi komunal.
Konstruksi Sosiopolitik dan Fenomena Rasialisasi Berbasis Hewan di Malaysia
Di Malaysia, industri peternakan babi telah bergeser dari sekadar sektor ekonomi menjadi arena utama bagi negosiasi identitas etnis dan agama.
Fenomena ini oleh para sosiolog disebut sebagai "rasialisasi berbasis hewan" (animal-linked racialization), sebuah proses di mana hewan tertentu digunakan sebagai instrumen diskursif untuk memperkuat batas-batas antara kelompok hegemonik Melayu-Muslim dan komunitas petani babi etnis Tionghoa. Melalui pola ini, industri peternakan babi tidak hanya diregulasi secara teknis, tetapi juga secara simbolis diposisikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai nasional dan religius yang dominan.
Analisis terhadap diskursus publik di Malaysia menunjukkan adanya penggunaan metafora dan bahasa yang secara konsisten merepresentasikan babi sebagai entitas yang kotor dan tidak diinginkan, yang pada gilirannya menjustifikasi kebijakan zonasi yang diskriminatif dan pengetatan ruang gerak bagi para petani.
Praktik rasialisasi ini seringkali bersifat halus dan implisit, namun memiliki dampak nyata pada keberlangsungan ekonomi industri. Elit politik memanfaatkan kiasan agama dan nasionalisme untuk memarginalkan sektor ini, menciptakan kondisi di mana keadilan lingkungan sering kali diabaikan demi kepentingan politik identitas.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa peternakan babi di Malaysia melampaui batasan agrikultur murni, menjadi situs konflik komunal yang mencerminkan disjungsi sosial-budaya antara dua kelompok etnis terbesar di negara tersebut.

Studi bahasa dan kekuasaan mengungkapkan bahwa konstruksi sosial terhadap babi dalam budaya pedesaan sering kali didasarkan pada atribusi negatif yang sudah mendarah daging, yang kemudian diperkuat oleh kebijakan koersif dari pemerintah pusat.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN