Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
JAKARTA – Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR, pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menyatakan jabatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bermasalah dan patut dikategorikan ilegal.
Pernyataan ini muncul terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan sebagian Surat Keputusan (SK) pengangkatannya.
Rullyandi menilai pengangkatan Suhartoyo tidak mengikuti prosedur konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang MK, termasuk mekanisme rapat pleno hakim konstitusi dan pengucapan sumpah jabatan.Baca Juga:
"Saya berpendapat Ketua MK hari ini adalah Ketua MK ilegal," ujar Rullyandi dalam rapat, Kamis (8/1/2026).
Menurut dia, SK Nomor 8 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 30 Desember 2024 tidak disertai pengambilan sumpah, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Rullyandi juga menyinggung beberapa putusan MK yang dianggapnya kontroversial, termasuk terkait pemilu lebih dari lima tahun, yang menurutnya melampaui kewenangan MK.
Menanggapi masukan tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan kritik Rullyandi bisa menjadi bahan pertimbangan perluasan agenda Panja Reformasi.
Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath menambahkan bahwa banyak putusan MK yang ambigu dan menimbulkan polemik di masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Ketua MK Saldi Isra menegaskan posisi Suhartoyo sah secara hukum.
Ia menekankan bahwa putusan PTUN hanya meminta perbaikan penerbitan SK, sedangkan proses pemilihan Suhartoyo sudah sesuai ketentuan.
"Secara substansi, proses pemilihan Bapak Suhartoyo sudah sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya.
Perdebatan ini menyoroti pentingnya reformasi institusi MK dan memastikan mekanisme konstitusional dijalankan secara transparan, terutama dalam pengisian jabatan strategis di lembaga tinggi negara.*
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
BANDA ACEH Setiap umat manusia memiliki tuntunan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan. Dalam
AGAMA
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lo
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tenga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturutturut. Kenaikan harga minyak dunia
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercep
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar leb
NASIONAL
TOMOHON Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) da
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL