Ternyata Bukan Alami! 5 Buah Ini Berubah Drastis karena Campur Tangan Manusia
JAKARTA Buah yang biasa ditemui di pasar dan supermarket ternyata tidak semuanya memiliki bentuk seperti sekarang sejak awal. Sejumlah b
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih cepat merespons setiap persoalan pelayanan publik.
Aparatur pemerintah diminta tidak menunggu sebuah masalah menjadi viral di media sosial sebelum mengambil tindakan.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, saat menghadiri Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.Baca Juga:
Menurut Fikri, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menyampaikan keluhan kepada pemerintah.
Karena itu, pola kerja birokrasi juga harus berubah agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan responsif.
"Jangan sampai gubernur justru mengetahui lebih dulu persoalan di lapangan dari laporan masyarakat melalui media sosial, sementara OPD yang memiliki kewenangan baru mengetahuinya belakangan," tegas Fikri.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu ketika informasi dari masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai kepada pemerintah.
Kini, laporan warga dapat menyebar hanya dalam hitungan menit melalui media sosial dan langsung diketahui oleh pimpinan daerah.
Menurut Fikri, perubahan itu harus diikuti dengan transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Kecepatan dalam merespons keluhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
"Seluruh aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan respons cepat. Jika laporan masyarakat dibiarkan menumpuk tanpa penanganan, persoalan akan semakin sulit dikendalikan dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Ombudsman menilai setiap OPD perlu memperkuat sistem pemantauan terhadap seluruh saluran pengaduan masyarakat, baik melalui layanan resmi pemerintah maupun media sosial.
JAKARTA Buah yang biasa ditemui di pasar dan supermarket ternyata tidak semuanya memiliki bentuk seperti sekarang sejak awal. Sejumlah b
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, melakukan aksi bersihbersih dan penataan kawasan di sepanjang Jalan Lapangan Temba
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas proses penyidikan kasus kematian Winda Lorenza G
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah di Kepulauan Nias segera mengusulkan pro
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Medan tidak sekadar menjadi organisa
PEMERINTAHAN
BENER MERIAH Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Aceh melakukan supervisi kesiapsiagaan Pasukan Pengendali Massa (Dalmas) di Markas Po
NASIONAL
MEDAN Bagi masyarakat yang baru ingin mencoba hobi mendaki gunung, menentukan lokasi pendakian pertama kerap menjadi tantangan. Selain ing
PARIWISATA
NIAS SELATAN Jalan penghubung Kecamatan Sidua&039ori menuju Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, putus total setela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal terhadap MH alias K
HUKUM DAN KRIMINAL