TANGSEL - Harga beras premium di sejumlah ritel modern seperti Alfamidi dan Alfamart turun sebesar Rp 1.000 per kemasan 5 kg, atau sekitar Rp 200 per kilogram. Penurunan harga ini terjadi pada awal pekan ini, setelah mencuatnya kasus beras oplosan yang tengah diselidiki pemerintah.
Menurut Ketua Umum Aprindo, Solihin, penurunan ini berlaku di seluruh jaringan ritel modern anggota organisasi tersebut. Semula harga eceran tertinggi (HET) beras premium adalah Rp 74.500 per kemasan 5 kg, kini menjadi Rp 73.500 per 5 kg (atau Rp 14.700 per kg)
Praktik pengoplosan beras premium terjadi di pasaran modern, dengan ditemukan 212 merek beras diduga tidak memenuhi standar mutu, berat kemasan, dan label sesuai standardisasi Kementan dan Satgas Pangan Polri.
Baca Juga:
Beberapa produsen dilaporkan telah menyampaikan surat ke ritel menyatakan kesediaan menurunkan harga agar tidak melampaui HET, sebagai respons atas temuan pelanggaran tersebut.
Penurunan harga ini tidak berdampak pada margin keuntungan ritel modern karena adanya mekanisme rafaksi: produsen menanggung selisih harga akibat mutu beras yang menurun.
Baca Juga:
Mendukung konsumen: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan agar penurunan harga tidak mengorbankan kualitas produk. Label "premium" harus mencerminkan mutu dan komposisi yang benar.
Pemerintah membuka penyelidikan terhadap merek-merek terindikasi oplosan dan telah memberikan sanksi administratif kepada setidaknya 9 produsen beras premium yang terbukti melanggar standar mutu.
Asosiasi ritel menyatakan siap menarik produk dari toko jika terbukti oplosan, dan menggandeng konsultan independen untuk pengecekan kualitas secara acak ke depan.
Wartawan melaporkan bahwa stok beberapa merek beras premium, seperti Sania atau Sentra Ramos, telah ditarik dari rak alias ditarik distributor sejak beberapa hari belakangan. Saat ini di rak hanya tersisa merek seperti Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki
Praktik pengoplosan ini dianggap sebagai ancaman bagi ketahanan pangan dan konsumen, dengan kemungkinan kerugian mencapai Rp 99 triliun per tahun jika dibiarkan. Banyak beras 'premium' ternyata hanya campuran atau tidak sesuai label, sehingga menciptakan ketidakseimbangan distribusi nasional.*
(d/j006)
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya