37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
MEDAN– Tokoh masyarakat Sumatera Utara Djumongkas Hutagaol (78) menyampaikan keprihatinannya atas keberadaan PT TPL yang saat ini semakin dinilai "brutal" dalam menginvasi areal pertanian, tanah adat maupun hutan di kawasan seputaran Tapanuli dan Danau Toba.
Ia sangat setuju dengan tuntutan tutup TPL yang saat ini gencar disuarakan elemen masyarakat termasuk Ephorus HKBP dan seluruh pucuk pimpinan denominasi gereja.
"Saya sangat heran dan mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum PT TPL bisa menginvasi lahan-lahan rakyat hingga ke Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun dan lainnya. Mereka ini terkesan leluasa sekali bahkan menggunakan cara-cara kekerasan," tegas Djumongkas Hutagaol kepada wartawan di Kantor PT Medan Bus Jl. Menteng VII No 115 Medan, Selasa (28/10).Baca Juga:
Ia menguatirkan jika PT TPL terus melanjutkan invasi lahan dengan cara-cara brutal akan memunculkan perlawanan serta konflik tajam. Apalagi terkesan konflik yang terjadi kurang mendapat tanggapan dari pihak terkait.
Djumongkas mendesak Presiden RI Prabowo dan Ketua DPR RI, DPD RI, Mendagri serta kementrian terkait segera merespon tuntutan penutupan TPL dengan membentuk Tim Investigasi Independen.
Tim ini diharap bekerja cepat, komprehensif sehingga penutupannya tidak memunculkan persoalan sosial seperti masalah pesangon dan lainnya.
"Tapi patut dicatat, tim ini dibentuk dengan tujuan akhir PT TPL ditutup dan tidak memunculkan keguncangan sosial," ucapnya.
Sebagai tokoh SSA (Setia Sampai Akhir) HKBP di era Ephorus Pdt DR SAE Nababan dan pentolan Agresu (Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara), Djumongkas mengaku dirinya terharu mengenang kisah di era tahun 1997-1998.
Di kala itu Ephorus HKBP Pdt DR SAE Nababan dan pimpinan HKBP serta seluruh Pendeta menyuarakan penutupan TPL karena melihat dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar.
Suara yang sama saat ini kembali diperjuangkan Ephorus HKBP bahkan didukung seluruh pucuk pimpinan denominasi gereja hingga pastor. Fenomena ini tidak boleh dianggap hal biasa tetapi harus dipandang sebagai masalah serius.
"Saya sebagai warga Kristen memandang apa yang disuarakan para pendeta adalah sebuah suara kenabian. Ini bukan masalah politis tetapi soal menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan Tapanuli dan Danau Toba. Soal menjaga ekologi serta ekosistem serta peradaban Suku Batak," tegasnya
Djumongkas mengenang bahwa apa yang mereka perjuangkan dahulu bersama pendeta, aktivis lingkungan serta para mahasiswa adalah perjuangan menyelematkan peradaban Suku Batak di tanah leluhurnya.
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN