Permohonan JC Sony Sonjaya Ditolak, Kejagung: Dia Pelaku Utama Kasus Korupsi MBG
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN– Tokoh masyarakat Sumatera Utara Djumongkas Hutagaol (78) menyampaikan keprihatinannya atas keberadaan PT TPL yang saat ini semakin dinilai "brutal" dalam menginvasi areal pertanian, tanah adat maupun hutan di kawasan seputaran Tapanuli dan Danau Toba.
Ia sangat setuju dengan tuntutan tutup TPL yang saat ini gencar disuarakan elemen masyarakat termasuk Ephorus HKBP dan seluruh pucuk pimpinan denominasi gereja.
"Saya sangat heran dan mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum PT TPL bisa menginvasi lahan-lahan rakyat hingga ke Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun dan lainnya. Mereka ini terkesan leluasa sekali bahkan menggunakan cara-cara kekerasan," tegas Djumongkas Hutagaol kepada wartawan di Kantor PT Medan Bus Jl. Menteng VII No 115 Medan, Selasa (28/10).Baca Juga:
Ia menguatirkan jika PT TPL terus melanjutkan invasi lahan dengan cara-cara brutal akan memunculkan perlawanan serta konflik tajam. Apalagi terkesan konflik yang terjadi kurang mendapat tanggapan dari pihak terkait.
Djumongkas mendesak Presiden RI Prabowo dan Ketua DPR RI, DPD RI, Mendagri serta kementrian terkait segera merespon tuntutan penutupan TPL dengan membentuk Tim Investigasi Independen.
Tim ini diharap bekerja cepat, komprehensif sehingga penutupannya tidak memunculkan persoalan sosial seperti masalah pesangon dan lainnya.
"Tapi patut dicatat, tim ini dibentuk dengan tujuan akhir PT TPL ditutup dan tidak memunculkan keguncangan sosial," ucapnya.
Sebagai tokoh SSA (Setia Sampai Akhir) HKBP di era Ephorus Pdt DR SAE Nababan dan pentolan Agresu (Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara), Djumongkas mengaku dirinya terharu mengenang kisah di era tahun 1997-1998.
Di kala itu Ephorus HKBP Pdt DR SAE Nababan dan pimpinan HKBP serta seluruh Pendeta menyuarakan penutupan TPL karena melihat dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar.
Suara yang sama saat ini kembali diperjuangkan Ephorus HKBP bahkan didukung seluruh pucuk pimpinan denominasi gereja hingga pastor. Fenomena ini tidak boleh dianggap hal biasa tetapi harus dipandang sebagai masalah serius.
"Saya sebagai warga Kristen memandang apa yang disuarakan para pendeta adalah sebuah suara kenabian. Ini bukan masalah politis tetapi soal menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan Tapanuli dan Danau Toba. Soal menjaga ekologi serta ekosistem serta peradaban Suku Batak," tegasnya
Djumongkas mengenang bahwa apa yang mereka perjuangkan dahulu bersama pendeta, aktivis lingkungan serta para mahasiswa adalah perjuangan menyelematkan peradaban Suku Batak di tanah leluhurnya.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berencana membangun atau merehabilitasi gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Untuk proyek
PEMERINTAHAN
MEDAN Danau Toba resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Geotourism Festival and International Conference (Geofest) ke7. Agenda berskala in
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa status Green Card UNESCO yang kembali dipertahankan
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti secara daring peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sektor koperasi kembali bergerak memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Man
PERTANIAN AGRIBISNIS
TANGSEL Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoala
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastrukt
POLITIK