
Menaker Tegaskan: BSU Bukan untuk Judol, Pengawasan Diperketat!
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
EkonomiJAKARTA – Setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan ekonomi yang berbeda.
Hal ini menjadi alasan utama mengapa sistem ekonomi yang diterapkan pun bisa beragam, mulai dari sistem ekonomi kerakyatan, sistem campuran, hingga sistem ekonomi kapitalis.
Salah satu sistem ekonomi yang banyak diterapkan di negara-negara Barat adalah kapitalisme.
Baca Juga:
Sistem ini dikenal dengan kebebasan ekonomi yang luas bagi individu dan swasta dalam mengelola sumber daya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Baca Juga:
Apa Itu Sistem Ekonomi Kapitalis?
Dilansir dari laman OCBC, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan keleluasaan kepada pihak swasta, baik individu maupun perusahaan, untuk mengendalikan sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri.
Negara memiliki peran minimal dalam mengatur ekonomi.
Istilah "kapitalis" merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki modal besar dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi.
Para kapitalis ini memiliki kontrol yang kuat terhadap alat produksi serta distribusi barang dan jasa.
Beberapa tokoh ekonomi terkemuka memberikan definisi berbeda terkait kapitalisme:
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
EkonomiJAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
EkonomiJAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
EkonomiJAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
NasionalJAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
PemerintahanJAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
EkonomiTAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
KomunitasBANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
PendidikanJAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
NasionalLABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan