JAKARTA – Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan nasional menuai sorotan dari sejumlah ekonom.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyatakan keraguannya atas akurasi data tersebut karena dianggap tidak mencerminkan kenyataan yang dihadapi masyarakat, khususnya di perkotaan.
Menurut Esther, kondisi di lapangan saat ini justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, seperti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya animo pelamar dalam satu lowongan pekerjaan.
Baca Juga:
Ia menilai, hal ini menjadi indikator bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp609.160 per kapita per bulan, belum memperhitungkan kompleksitas ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Kalau ukurannya hanya Rp600 ribu per bulan, tentu banyak yang kelihatan tidak miskin. Tapi dengan penghasilan Rp1 juta per bulan pun, banyak keluarga yang masih hidup dalam keterbatasan. Jadi, ukuran kemiskinannya perlu dievaluasi," kata Esther, Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga:
Esther menambahkan, kemiskinan tidak semata-mata soal angka, melainkan perlu dilihat secara multidimensional.
Di sejumlah wilayah pedesaan, misalnya, masyarakat bisa memiliki akses air bersih dan sanitasi berkat gotong royong dan program pemerintah, meskipun secara pendapatan mereka tergolong miskin.
"Harusnya ke depan indikator kemiskinan mencakup aspek yang lebih luas, bukan hanya pendapatan. Karena bisa saja seseorang secara ekonomi terbatas, tapi memiliki akses dan dukungan sosial yang baik," imbuhnya.
Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga menyampaikan pandangan serupa.
Ia menekankan bahwa meskipun angka kemiskinan nasional mengalami penurunan secara umum, perlu ada kajian lebih lanjut mengingat penurunan tersebut didorong oleh perbaikan di wilayah perdesaan.
"Di desa, petani sebagai kelompok mayoritas mendapat manfaat dari kenaikan harga gabah dan komoditas perkebunan seperti kopi, karet, sawit, dan kelapa. Ini meningkatkan pendapatan mereka dan tercermin dalam perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP)," jelas Yusuf.
Namun, situasi berbeda terjadi di wilayah perkotaan.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan