
Delpedro Marhaen Ditangkap, Kapolri: Bukan Karena Aktivis, Tapi Dugaan Pidana
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penangkapan terhadap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen Risma
Hukum dan KriminalJAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e-commerce, tidak menjadi tekanan baru bagi pelaku UMKM, khususnya yang sedang beradaptasi dalam ekosistem digital.
Peringatan ini disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, pada Kamis (25/7/2025).
Ia menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
"Jangan sampai UMKM yang baru mulai belajar bernapas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan besar, tapi fondasi ekonomi rakyat," kata Novita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/7).
Legislator asal Dapil VII Jawa Timur itu menyayangkan jika pemerintah terlalu fokus pada legalitas dan formalitas semata, tanpa memperhatikan realitas di lapangan.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang sudah berupaya mengurus sertifikasi halal, merek dagang, hingga status hukum berbadan usaha, namun masih terhambat oleh lambatnya birokrasi.
"Dari dua tahun lalu mendaftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Sudah diminta untuk formal, tapi tidak difasilitasi secara memadai. Kini malah dibebani pajak," ujarnya menambahkan.
Novita menekankan bahwa penerapan pajak e-commerce justru bisa menjadi penghambat perkembangan usaha mikro jika tidak dibarengi edukasi dan penguatan kapasitas usaha.
Ia menyarankan agar kebijakan diarahkan terlebih dahulu pada penguatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, dan digitalisasi.
"UMKM butuh kestabilan, bukan kejutan. Jangan sampai hari ini bisa berjualan, besok tidak bisa karena beban baru. Mereka hanya ingin bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan menjaga roda ekonomi tetap berputar."
Ia juga menyoroti agar program-program kementerian yang selama ini diklaim kolaboratif tidak berhenti pada seremoni penandatanganan MoU.
Output yang nyata dan berdampak langsung ke pelaku usaha, menurut Novita, adalah ukuran utama keberhasilan.
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penangkapan terhadap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen Risma
Hukum dan KriminalMEDAN Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen nasional masih menunjukkan pergerakan yang bervariasi, dengan beberapa di anta
EkonomiJAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kritik tajam yang dilontarkan ahli gizi komunitas dr Tan Shot Yen terkait pemilihan menu dal
KesehatanJAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menuai sorotan tajam setelah ribuan siswa di berbagai daerah menga
KesehatanOlehWahyudi. adsensePIDATO kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus bulan lalu menempatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan p
OpiniMEDAN Di tengah tekanan hidup dan tantangan zaman, umat Islam kerap mengandalkan kekuatan spiritual melalui dzikir dan doa. adsenseSal
AgamaMEDAN Meski belum resmi diluncurkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyelesaikan 106 kasus hukum di masyaraka
Hukum dan KriminalJAKARTA Seorang perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dilaporkan oleh mantan sopir pribadinya ke Mabes Polri atas d
Hukum dan KriminalBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Detasemen Polisi Milite
NasionalPESAWARAN Puluhan kepala desa dari Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, mendatangi Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMB
Pemerintahan