Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
PEKAN BARU - Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kasus pengoplosan beras sebanyak 9 ton yang terjadi di Pekanbaru, Riau, bukan menggunakan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi dari Bulog.
"Beras itu bukan beras SPHP yang dioplos. Jadi oknum ini ditangkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada tanggal 24 Juli yang lalu," jelas Rizal kepada awak media, Senin (28/7/2025).
Rizal menjelaskan bahwa oknum yang ditangkap oleh Polda Riau diduga membeli kemasan atau karung bekas beras SPHP, kemudian mengisinya dengan beras sembarangan kualitas rendah untuk dijual kembali di pasaran.
"Oknum ini membeli kantong beras SPHP bekas kosong, lalu membeli beras dengan harga Rp 8.000 di Kabupaten Pelalawan. Beras tersebut dicampur dengan beras reject yang pecah dan tidak layak konsumsi, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan SPHP bekas," lanjut Rizal.
Setelah kemasan tersebut terisi, karung dijahit ulang dan dijual di pasar dengan harga sekitar Rp 13.000 per kemasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, oknum berinisial R mengakui tindakannya.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil membongkar praktik pengoplosan ini dalam operasi yang dipimpin Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Aparat menyita 9 ton beras oplosan dari pelaku.
Menurut Kombes Ade dari Polda Riau, modusnya pertama mencampur beras kualitas medium dengan beras reject, kemudian mengemasnya ulang sebagai beras SPHP untuk dijual dengan harga subsidi. Modus kedua adalah membeli beras murah dari Pelalawan lalu mengemas ulang dalam karung berlabel premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik, agar terkesan berkualitas tinggi.
Kasus ini menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menodai kepercayaan publik terhadap distribusi pangan yang seharusnya aman dan terjamin.*
(bs/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL