
Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanMEDAN — Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di empat kilang beras di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas isu beras oplosan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, sekaligus bagian dari pengawasan sektor pangan pada semester I tahun 2025.
Sidak pertama dilakukan di kilang beras yang berada di Deli Serdang dan Kawasan Industri Medan (KIM), yang sebelumnya diisukan memproduksi beras oplosan dengan merek Elephas Maximus dan Ramos Slyp.
Baca Juga:
Selain itu, sidak juga dilakukan di dua kilang lain yakni Bintang Jaya dan Padi Horas, bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda Sumut.
"Kami sudah dua kali melakukan sidak, dan dari kilang Bintang Jaya terdapat beberapa temuan, di antaranya kemasan beras premium yang tidak mencantumkan kualitas produk, alamat produsen, maupun tanggal produksi," jelas Ridho dalam paparan kinerja KPPU Kanwil I Medan, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga:
Ridho menegaskan bahwa temuan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, di mana transparansi informasi pada kemasan menjadi hal yang penting.
Selain itu, terkait pasokan gabah, para pelaku usaha mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, meskipun diperkirakan masa panen akan mulai pada pertengahan Agustus.
"Penurunan produksi beras di lapangan berdampak pada persaingan memperoleh gabah yang menyebabkan kenaikan harga. Saat ini harga gabah di Sumut mencapai Rp8.200 per kilogram, sementara dari Aceh harga mencapai Rp8.400 hingga Rp8.600 per kilogram," ujarnya.
Ridho menambahkan, kenaikan harga gabah ini berdampak pada kesulitan kilang dalam menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras di pasaran.
Hal ini diperparah oleh kenaikan harga pembelian beras oleh Bulog yang telah mencapai Rp6.500 per kilogram, sehingga memicu kenaikan harga di atas angka tersebut karena pelaku swasta harus menjaga pembelian agar tetap kompetitif.
Selain pengawasan pada sektor pangan, Ridho juga memaparkan kinerja KPPU Kanwil I Medan yang meliputi tiga kajian utama, yakni sektor pangan, ekonomi digital, dan program asta cita yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Di sisi advokasi, KPPU juga menggarap kemitraan sektor perkebunan dan persaingan usaha sektor logistik.*
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
EkonomiJAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
PeristiwaMEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
NasionalJAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
PemerintahanMALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
PemerintahanMEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan