Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari kondisi ketahanan pangan nasional hingga rencana peluncuran rumah subsidi secara masif.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo meninjau perkembangan program cetak sawah dan memastikan stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton. Dengan cadangan ini, pemerintah menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dalam waktu dekat.
Selanjutnya, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengenai inisiatif strategis kepemilikan lahan Indonesia di Mekkah, Arab Saudi. Kebijakan ini dianggap bersejarah dan merupakan yang pertama kali berlaku di negara tersebut.
Presiden juga memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membahas program strategis bidang perumahan, termasuk rencana peluncuran rumah subsidi secara besar-besaran serta terobosan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.
Agenda hari ini ditutup dengan rapat terbatas yang membahas temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Sekretaris Kabinet menegaskan, "Kepala Negara memberikan arahan yang jelas, bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Proses hukum harus berjalan."
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong program perumahan yang lebih inklusif bagi masyarakat.*
(at/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL