Presiden Prabowo Turun Tangan, PPATK Buka Kembali Rekening Dormant

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, meminta PPATK agar memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai alasan pemblokiran serta prosedur pemulihan rekening.

Ia juga menekankan bahwa hak dasar konsumen atas informasi harus dipenuhi, dan proses reaktivasi tidak membuat konsumen kesulitan.

Di sisi lain, ekonom senior Didik J. Rachbini dari INDEF menyebut bahwa tindakan pemblokiran secara masif tanpa prosedur hukum yang jelas adalah "kebijakan buruk" dan di luar wewenang PPATK.

Ia menegaskan bahwa PPATK bukan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah pemblokiran akun sendiri.

Kebijakan pemblokiran rekening dormant yang kemudian dibuka kembali menunjukkan adanya respons cepat dari pihak negara terhadap keresahan masyarakat.

Meski demikian, narasi publik menuntut transparansi yang lebih besar, prosedur yang akuntabel, dan komunikasi publik yang lebih terbuka agar kebijakan ke depannya dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan keresahan.*

(bi/a008)