Koperasi Merah Putih Diluncurkan, Sri Mulyani Tegaskan Peran Strategis APBN untuk Desa

JAKARTA — Pemerintah secara resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada 21 Juli 2025 lalu.

Program strategis ini diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya membangun fondasi ekonomi rakyat dari tingkat akar rumput secara lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kepala desa dan lurah akan menjadi pengawas koperasi, bertanggung jawab atas pelatihan sumber daya manusia (SDM), tata kelola koperasi, serta mendorong pemanfaatan potensi ekonomi desa secara optimal.

"Program KDMP merupakan bentuk nyata dari peran APBN sebagai shock absorber dan instrumen countercyclical di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah hadir untuk memastikan desa dan kelurahan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Sri Mulyani.

Untuk memperkuat pendanaan, pemerintah memberikan dukungan likuiditas kepada empat bank penyalur, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Syariah Indonesia.

Melalui skema ini, koperasi dapat mengakses pinjaman berbunga rendah sebesar 6%.

Namun, pinjaman hanya dapat disalurkan berdasarkan prinsip Proper Due Diligence, agar dana digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk afirmasi atas program ini, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman untuk KDMP.

Regulasi ini menjadi payung hukum penting yang menyeimbangkan antara dukungan negara dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Pemerintah juga tengah merancang skema dukungan fiskal melalui Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membantu pengembalian pinjaman secara berkelanjutan.

Keberhasilan KDMP ditopang oleh kerja sama lintas kementerian dan lembaga:

- Kementerian Keuangan: menyusun kebijakan pendanaan dan memberikan insentif fiskal bagi desa/kelurahan aktif.

- Kementerian Desa: memfasilitasi identifikasi potensi desa, penyediaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat.

- Kementerian Dalam Negeri: memastikan integrasi program KDMP dalam rencana pembangunan dan anggaran daerah.

- Kementerian Koperasi dan UKM: menyusun model bisnis, melatih SDM, dan mendukung koperasi digital.

- BI, OJK, dan LPS: mendukung stabilitas sektor melalui regulasi makroprudensial dan penjaminan.

KDMP dirancang fleksibel, menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.

Fasilitas koperasi dapat mencakup:

- Unit apotek dan klinik desa, untuk akses kesehatan terjangkau;

- Pergudangan dan cold storage, menjaga kesegaran hasil panen;

- Layanan simpan pinjam koperasi, mendukung UMKM desa;

- Logistik desa, menjaga ketersediaan sembako dengan harga stabil.

"Koperasi Merah Putih bukan sekadar berdiri di atas kertas, tapi harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan," tegas Sri Mulyani.

Dengan peran aktif dari pemerintah daerah dan pengawasan kepala desa/lurah, KDMP diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi akar rumput, sekaligus simbol kemandirian dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.*