SIMALUNGUN - Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Steven Girsang, angkat bicara soal temuan beras oplosan yang beredar di sejumlah pasar tradisional di wilayah Simalungun.
Ia mendesak pihak kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengusut tuntas praktik nakal ini karena merugikan masyarakat.
"Bongkar tuntas kasus beras oplosan yang merugikan rakyat. Ungkap sindikatnya dari hulu hingga hilir agar beras oplosan ini tidak beredar lagi di Simalungun," tegas Samrin kepada wartawan, Senin (4/8/2025).
Baca Juga:
Menurutnya, tindakan pengoplosan beras dari kualitas medium menjadi premium tidak hanya bentuk penipuan, tapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku pasar.
Samrin menyebut bahwa DPRD akan segera mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas terkait untuk membahas lebih dalam permasalahan ini.
Baca Juga:
"Permasalahan beras oplosan ini harus dibahas mendalam. Kami yakin kepolisian bisa mengungkap siapa pelaku pengoplosan beras medium ke premium."
Ia juga meminta Disperindag melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh beras yang beredar di pasar, termasuk memeriksa kemasan, kualitas isi, dan timbangan.
"Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Dinas harus kerja maksimal, dan kami di DPRD akan terus mengawal kasus ini."
Hasil Inspeksi: Ada Perbedaan Timbangan dan Kualitas
Sebelumnya, Disperindag Kabupaten Simalungun melakukan inspeksi mendadak ke tiga pasar, yakni:
Pasar Kecamatan Gunung Maligas
Pasar Kecamatan Panei
Pasar Kecamatan Panombeian Panei
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Simalungun, Eva Tambunan, mengatakan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kemasan dan kualitas beras, bahkan ada beras medium yang dijual sebagai premium.
"Dari inspeksi, kami temukan beras medium dikemas dan dijual sebagai premium, serta adanya timbangan tidak sesuai standar," ujar Eva.
Disperindag mengaku masih menelusuri dari mana asal beras tersebut dan siapa pihak yang melakukan pengoplosan sebelum masuk ke pasar.*
(ms/j006)
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
Ekonomi
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
Nasional
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
Politik
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan Kriminal
TANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memandang
Hukum dan Kriminal
