JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tidak wajar.
Hal ini menyusul temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat sejumlah nama penerima bansos memiliki status pekerjaan yang seharusnya tidak memenuhi syarat, seperti pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, temuan tersebut berasal dari informasi awal yang disampaikan oleh PPATK berdasarkan data perbankan saat calon penerima membuka rekening.
Baca Juga:
"Informasi awal yang diterima PPATK berasal dari bank, ketika yang bersangkutan membuka rekening dan mencantumkan profesi sebagai pegawai BUMN atau profesi lainnya," ujar Saifullah di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Dalam laporan semester pertama tahun ini, PPATK mencatat indikasi ketidakwajaran pada ribuan rekening penerima bansos, di antaranya:
Baca Juga:
- 27.932 orang yang mengaku sebagai pegawai BUMN,
- 7.479 orang berstatus dokter,
- Lebih dari 6.000 orang tercatat sebagai eksekutif atau manajer perusahaan.
Jumlah tersebut dinilai tidak sesuai dengan kriteria penerima bansos yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang menekankan bahwa penerima manfaat adalah masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kini diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saifullah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan dan akan memproses temuan ini secara hati-hati dan menyeluruh, bekerja sama dengan PPATK serta otoritas terkait baik di pusat maupun di daerah.
"Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel. Kalau tidak sesuai, semua akan kami evaluasi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa verifikasi dilakukan demi memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri
Entertainment
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah tudingan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi data pertumb
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025), yang dilaksanakan secar
Hukum dan Kriminal
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mencatat langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana koru
Hukum dan Kriminal
NTT Duka mendalam menyelimuti keluarga besar TNI AD, khususnya keluarga Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), prajurit muda yang bertug
Peristiwa
BATAM Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pusat pengobatan khusus bagi warga Gaza yang terdampak konflik, bertempat di Pulau
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
