Pemprov Sumut Dorong Program Ruang Bersama Indonesia untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, Dokter Tifa membeberkan hasil penelitiannya terkait ijazah Joko Widodo.
Ia mengungkap setidaknya terdapat enam versi dokumen yang diklaim sebagai ijazah Presiden, berdasarkan salinan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam konferensi pers, Senin (16/2/2026), Dokter Tifa menjelaskan bahwa penelitiannya berlangsung selama tiga tahun, membandingkan setiap dokumen dengan ijazah asli lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 milik almarhum Bambang Rudi Harto.Baca Juga:
"Jika ada enam versi berbeda, secara logika tidak mungkin semuanya identik dengan ijazah asli lulusan Kehutanan UGM 1985," ujar Tifa.
Ia menekankan bahwa beberapa versi fotokopi menampilkan ciri lipatan dan bleberan tinta, sementara versi lain memiliki watermark dan embos yang berbeda.
Dokter Tifa menjelaskan kronologi spesimen:
- Versi Pertama (20 Oktober 2022) – Fotokopi A3, terdapat lipatan dan bleberan tinta pada logo UGM.
- Versi Kedua (1 April 2025) – Dirilis oleh pihak lain, tidak ada lipatan, tetapi ada tinta printer meleber.
- Versi Ketiga (22 Mei 2025) – Digunakan dalam presentasi Bareskrim, mirip versi pertama tetapi masih fotokopi.
- & 5. Versi Keempat dan Kelima (15 Desember 2025) – Dokumen asli diklaim disita Polda Metro Jaya, terlihat watermark dan embos.
- Versi Keenam – Masih menunggu spesimen tambahan dari KPU Surakarta dan KPU Jakarta.
Menurut Tifa, fenomena ini menunjukkan adanya "ilusi transparansi", di mana publik seolah menerima semua versi sebagai dokumen asli meski berbeda secara detail.
Ia menegaskan pentingnya kejelasan dokumen asli untuk menghindari kebingungan publik.
Hingga saat ini, pihak Universitas Gadjah Mada maupun Joko Widodo belum memberikan tanggapan resmi atas klaim terbaru Dokter Tifa.
Kasus tudingan ijazah palsu sebelumnya telah melalui berbagai proses hukum dan klarifikasi, namun temuan terbaru ini diprediksi akan memicu sorotan publik kembali.*
(tm/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya membur
HUKUM DAN KRIMINAL