KPK Tegaskan Kasus Dugaan Suap Kuansing Tetap Berjalan Meski Menhut Kembalikan Amplop
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan suap terkait pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hut
NASIONAL
TANGERANG - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden.
Pernyataan ini disampaikan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 KSPSI di PT Victory Chingluh Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).
"Kami tegaskan di depan DPR RI, gerakan buruh dengan tiga konfederasi buruh terbesar akan tetap mendukung Polri harus tetap di bawah Presiden," ujar Andi Gani Nena Wea.Baca Juga:
Dukungan tersebut diberikan karena kalangan buruh menilai perubahan struktur Polri ke bawah kementerian dapat memperpanjang birokrasi dan menghambat pelayanan publik.
"Kami tidak ingin kalau di bawah kementerian akan sangat mempersulit birokrasi, mempersulit pelayanan, dan komando Presiden terhadap Polri akan terhambat dengan birokrasi tersebut," tambahnya.
Selain KSPSI, dua konfederasi buruh terbesar lainnya, yakni KSBSI dan KSPI, juga akan menyampaikan dukungan serupa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (18/2/2026).
Andi Gani meminta doa dan dukungan agar KSPSI tetap setia pada garis perjuangan tersebut.
Keputusan ini sejalan dengan langkah DPR RI sebelumnya yang menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
Dalam rapat paripurna Selasa (27/1/2026), seluruh fraksi menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri yang dirumuskan Komisi III DPR.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan:
"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk Kementerian, yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI."
Penegasan ini merujuk pada Pasal 7 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan suap terkait pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hut
NASIONAL
JAKARTA Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memastikan video viral yang menampilkan letusan Gunung Anak Krakatau dise
NASIONAL
JAKARTA Anggota DPR RI Rizki Faisal menilai sinergi komunikasi publik yang solid di lingkungan Kabinet Merah Putih menjadi faktor pentin
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh kepala Sekolah Rakyat di Indonesia mempersiapkan pelaksana
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat utama M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Ti
NASIONAL
JAKARTA Larangan memotong kuku pada malam hari masih menjadi kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam budaya Jawa. S
AGAMA
TEHERAN Ribuan pelayat memadati Masjid Agung Imam Khomeini Mosalla, Teheran, Iran, untuk mengikuti prosesi pemakaman mantan Pemimpin Ter
INTERNASIONAL
DELI SERDANG Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, mengajak relawan menjadi motor penggerak dalam mengamalkan
POLITIK
LANGKAT Sehari setelah Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Kor
HUKUM DAN KRIMINAL