BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
TANGERANG - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden.
Pernyataan ini disampaikan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 KSPSI di PT Victory Chingluh Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).
"Kami tegaskan di depan DPR RI, gerakan buruh dengan tiga konfederasi buruh terbesar akan tetap mendukung Polri harus tetap di bawah Presiden," ujar Andi Gani Nena Wea.Baca Juga:
Dukungan tersebut diberikan karena kalangan buruh menilai perubahan struktur Polri ke bawah kementerian dapat memperpanjang birokrasi dan menghambat pelayanan publik.
"Kami tidak ingin kalau di bawah kementerian akan sangat mempersulit birokrasi, mempersulit pelayanan, dan komando Presiden terhadap Polri akan terhambat dengan birokrasi tersebut," tambahnya.
Selain KSPSI, dua konfederasi buruh terbesar lainnya, yakni KSBSI dan KSPI, juga akan menyampaikan dukungan serupa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (18/2/2026).
Andi Gani meminta doa dan dukungan agar KSPSI tetap setia pada garis perjuangan tersebut.
Keputusan ini sejalan dengan langkah DPR RI sebelumnya yang menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
Dalam rapat paripurna Selasa (27/1/2026), seluruh fraksi menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri yang dirumuskan Komisi III DPR.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan:
"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk Kementerian, yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI."
Penegasan ini merujuk pada Pasal 7 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku.
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL