Minggu Pertama Puasa, 245 KK Korban Bencana Tapsel Bisa Tinggal di Huntara Nyaman
TAPSEL Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun hunian sementara (huntara) bagi 245 kepala keluarga (KK) korban bencana di Kabup
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tidak wajar.
Hal ini menyusul temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat sejumlah nama penerima bansos memiliki status pekerjaan yang seharusnya tidak memenuhi syarat, seperti pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, temuan tersebut berasal dari informasi awal yang disampaikan oleh PPATK berdasarkan data perbankan saat calon penerima membuka rekening.
"Informasi awal yang diterima PPATK berasal dari bank, ketika yang bersangkutan membuka rekening dan mencantumkan profesi sebagai pegawai BUMN atau profesi lainnya," ujar Saifullah di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Dalam laporan semester pertama tahun ini, PPATK mencatat indikasi ketidakwajaran pada ribuan rekening penerima bansos, di antaranya:
- 27.932 orang yang mengaku sebagai pegawai BUMN,
- 7.479 orang berstatus dokter,
- Lebih dari 6.000 orang tercatat sebagai eksekutif atau manajer perusahaan.
Jumlah tersebut dinilai tidak sesuai dengan kriteria penerima bansos yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang menekankan bahwa penerima manfaat adalah masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kini diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saifullah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan dan akan memproses temuan ini secara hati-hati dan menyeluruh, bekerja sama dengan PPATK serta otoritas terkait baik di pusat maupun di daerah.
"Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel. Kalau tidak sesuai, semua akan kami evaluasi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa verifikasi dilakukan demi memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
TAPSEL Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun hunian sementara (huntara) bagi 245 kepala keluarga (KK) korban bencana di Kabup
NASIONAL
PADANG Delapan remaja dilaporkan terjebak air bah di Pemandian Lubuk Tongga, Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tanga
PERISTIWA
PADANG Malam ini, jemaah Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang melaksanakan salat tarawih pertama di awal Ramadan 1447 Hijriah. Salah sa
AGAMA
JAKARTA Tersangka pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks, Tifauzia Tyassuma, atau akrab disapa Dokter Tifa, mengungkapkan bahwa penel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, Dokter Tifa membeberkan hasil penelitiannya terkait ijazah Joko Widodo. Ia mengungkap setid
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (16/2/2026), menyebabkan beberapa titik kembali terendam banjir. Sal
PERISTIWA
TAPANULI TENGAH Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, melaporkan banjir melanda seluruh kecamatan di wilayahnya akibat hujan merata
PERISTIWA
PEKALONGAN Amat Muzakhim (56), suami anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwah, menjadi sasaran penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) pada S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri kegiatan punggahan yang digelar di Jalan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong percepatan penyelesaian revitalisasi Stadion Teladan agar fasilitas olahraga te
OLAHRAGA