JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tidak wajar.
Hal ini menyusul temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat sejumlah nama penerima bansos memiliki status pekerjaan yang seharusnya tidak memenuhi syarat, seperti pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, temuan tersebut berasal dari informasi awal yang disampaikan oleh PPATK berdasarkan data perbankan saat calon penerima membuka rekening.
Baca Juga:
"Informasi awal yang diterima PPATK berasal dari bank, ketika yang bersangkutan membuka rekening dan mencantumkan profesi sebagai pegawai BUMN atau profesi lainnya," ujar Saifullah di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Dalam laporan semester pertama tahun ini, PPATK mencatat indikasi ketidakwajaran pada ribuan rekening penerima bansos, di antaranya:
Baca Juga:
- 27.932 orang yang mengaku sebagai pegawai BUMN,
- 7.479 orang berstatus dokter,
- Lebih dari 6.000 orang tercatat sebagai eksekutif atau manajer perusahaan.
Jumlah tersebut dinilai tidak sesuai dengan kriteria penerima bansos yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang menekankan bahwa penerima manfaat adalah masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kini diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saifullah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan dan akan memproses temuan ini secara hati-hati dan menyeluruh, bekerja sama dengan PPATK serta otoritas terkait baik di pusat maupun di daerah.
"Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel. Kalau tidak sesuai, semua akan kami evaluasi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa verifikasi dilakukan demi memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
Entertainment
MEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
Ekonomi
DAIRI Seorang remaja berusia 19 tahun, Siwa Nasen, ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba, tepatnya di Pantai Dusun Sialaman,
Peristiwa
JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi potensi dampak dari wacana
Ekonomi
BANDUNG BARAT Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai dan tidak menyuk
Nasional
