Bantah Manipulasi Data Pertumbuhan Ekonomi, Istana: Pemerintah Itu Jujur

JAKARTA – Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah tudingan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen.

Kepala PCO, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa data yang disampaikan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Pemerintah itu jujur-jujur saja dalam menyampaikan data. Kalau turun, ya disebut turun. Kalau naik, ya dikatakan naik," ujar Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Hasan mencontohkan transparansi pemerintah dengan menyebutkan bahwa pada kuartal IV 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dirilis sebesar 5,02 persen.

Kemudian, pada kuartal I 2025, angka tersebut turun menjadi 4,87 persen.

"Penurunan itu kami sampaikan sebagaimana adanya. Pemerintah tidak menutupi kenyataan," imbuhnya.

Hasan menyayangkan adanya sebagian pihak yang meragukan keabsahan data ekonomi jika angkanya dinilai positif, namun mudah mempercayainya ketika data menunjukkan kondisi negatif.

"Kita kan tidak sedang membuat ramalan zodiak. Kalau sesuai keinginan dipercaya, kalau tidak sesuai lalu dipertanyakan. Ini pendekatan ilmiah, bukan spekulatif," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan menanggapi kritik dari sejumlah ekonom, termasuk Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira.

Bhima menyebut terdapat kejanggalan antara data pertumbuhan industri pengolahan versi BPS dan data Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia.

Ia menyoroti pertumbuhan industri pengolahan yang tercatat tumbuh 5,68 persen di tengah penurunan indeks PMI ke level 46,9 pada akhir Juni 2025.

Selain itu, Bhima juga mempertanyakan rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya mencapai 4,97 persen, padahal kontribusinya terhadap PDB mencapai 54,25 persen.

Ia menilai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen menjadi tidak selaras jika indikator utama seperti konsumsi dan industri mengalami perlambatan.

"Idealnya konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5 persen untuk mendukung capaian pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Bhima.

Menyikapi kritik tersebut, Hasan menegaskan bahwa seluruh data yang dikeluarkan BPS telah melalui proses verifikasi dan metodologi statistik yang kredibel.

Pemerintah, kata dia, tetap terbuka terhadap masukan publik dan akan terus mendorong peningkatan akurasi serta transparansi data ekonomi nasional.

"Kami menghormati pandangan kritis dari para ekonom, dan itu menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik," tutup Hasan.

Dengan perdebatan yang berkembang, publik diharapkan dapat menilai secara objektif berdasarkan data dan fakta yang telah tersedia, serta mencermati perkembangan ekonomi nasional dengan bijak.*

(mi/a008)